BKPM: Pemindahan Ibukota Tidak Boleh Ganggu Pelayanan Investasi
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibukota dari Jakarta ke daerah lain. Dari daerah yang dikaji ada satu daerah terkuat yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara yakni Palangkaraya Kalimantan Tengah. Berbagai pihak pun sedang menunggu hasil kajian ini, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan pihaknya siap menerima hasil kajian pemerintah asalkan pemindahan ibu kota tidak mengganggu layanan investasi kepada para investor maupun calon investor. Menurut Azhar, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, seperti pemilihan lokasi, dampaknya, sumber pembiayaan, dan kepastian waktunya.
“Kami tunggu saja hasil studi dari Bappenas. Bagaimana rencana pemindahan ibukota , di mana lokasinya, perencanaannya, jadwal waktunya, sumber pembiayaan,” tegas Azhar Jakarta, Senin, 10 Juli 2017, seperti yang dikutip Liputan 6.com,
Azhar menilai perencanaan yang matang karena akan melahirkan kebijakaan besar yang dapat mempengaruhi pelayanan kepada calon investor atau investor. Jangan sampai perencanaan hanya ditengah jalan dan kebijakannya pun asal-asalan, akibatnya pelayanan kepada investor menjadi terganggu.
“Layanan publik pemerintah kan tidak boleh terhenti, jadi ya harus dengan perencanaan yang sangat matang,”ujarnya.
Khusus untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Azhar menjelaskan, sudah dilaksanakan dengan sistem online. PTSP Pusat di BKPM, ujarnya, malah sudah menerapkan tanda tangan digital atau digital signature, sehingga sangat memudahkan para investor.
“Karena sudah online di PTSP dan digital signature di PTSP Pusat BKPM, akan semakin tidak memerlukan pertemuan fisik antara staf atau pejabat di PTSP dengan para investor. Sudah bisa berinteraksi via online,” tandas Azhar.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibukota merupakan upaya pemerintah dalam memeratakan ekonomi di daerah. saat ini kontribusi Jawa mencapai 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan terus meningkat ke depan.
“Itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, Jadi kita harus berupaya untuk memperkuat ekonomi di luar Jawa, kata Bambang.
Pemerataan ekonomi di daerah, salah satu solusinya yakni dengan kehadiran para investor. Karena itu pemerintah optimis dengan pemindahan ibu kota ini para investor akan berbondong-bondong menanamkan modalnya di daerah yang menerima predikat baru sebagai ibukota Indonesia.
