APBN Maret 2026 Tekor Rp240 Triliun
Kemenkeu mencatat APBN defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 31 Maret 2026
El John News, Jakarta-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.
“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Secara rinci, realisasi pendapatan negara setara dengan 18,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 10,5 persen (year-on-year/yoy).
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun (17,2 persen APBN) atau tumbuh 14,2 persen (yoy). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen APBN) atau tumbuh 20,7 persen (yoy) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun (20,2 persen APBN) atau terkontraksi 12,6 persen (yoy).
Purbaya mengatakan, kinerja penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai terus membaik. Kemenkeu pun akan terus memacu penerimaan dari dua pos pendapatan itu ke depannya.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen APBN. Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, serapan belanja negara per 31 Maret 2026 setara dengan 21,2 persen APBN dengan pertumbuhan 31,4 persen (yoy).
“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Menkeu.
Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen APBN) atau tumbuh 47,7 persen (yoy).
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebanyak Rp281,2 triliun (18,6 persen APBN) dengan pertumbuhan 43,3 persen (yoy), sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun (20,1 persen APBN) atau tumbuh 51,5 persen (yoy).
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun (29,5 persen APBN) atau terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy).
Dengan kinerja itu, keseimbangan primer juga mengalami defisit pada posisi Rp95,8 triliun.
