Arab Saudi Sepakat Investasi Bidang Pariwisata
Investasi pariwisata menjadi salah satu poin yang masuk dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi untuk sektor pariwisata. Kerjasama ini ditandatangani kedua menteri pariwisata kedua negara, rabu kemarin (1/3/2017) dan disaksikan Presiden Jokowi dan Raja Salman bin Abdulazis Al Saud, di Istana Bogor, Jawa Barat. Daerah yang menjadi Investasi pariwisata yang akan dikucurkan Pemerintah Arab Saudi, diantaranya meliputi NTB, Tanjung Lesung, Banten, Tanjung Kelayang dan belitung.
Selain investasi pariwisata, ada empat poin lagi yang masuk kerjasama sektor pariwisata. empat point itu pertama yakni Marketing Pemasaran Bersama, MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), saling memberi kemudahan dalam visa and permit. Poin kedua yakni pertukaran informasi pariwisata Indonesia dan Arab Saudi.
Menurut menteri pariwisata Arief Yahya, pertukaran informasi tersebut diutamakan untuk wisata halal.
Untuk poin ketiga yakni kerja samadalam bentuk studi banding mahasiswa dan pertukaran sumber daya manusia. Dan terakhir berupa kerjasama bisnis to bisnis antar-industri pariwisata di Indonesia dan Arab.
Kerjasama sektor pariwisata masuk dalam 11 kerjasama yang ditandatangani. Kesepakatan yang berhasil dicapai kedua negarakemudian dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan deklarasi. Beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani pejabat tinggi dari Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi di antaranya meliputi bidang urusan Islam, kesehatan, saintifik dan pendidikan tinggi, kelautan dan perikanan, perdagangan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.
Selain itu, dicapai juga deklarasi bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi perihal peningkatan pimpinan Sidang Komisi Bersama.
Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani kesepakatan antara otoritas aeronautika pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, serta kontribusi pendanaan Arab Saudi terhadap pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dengan Pemerintah Republik Indonesia
