Bali Ocean Days 2026, Wamenpar Tegaskan Arah Baru Pariwisata Indonesia

El John News-Di tengah tantangan kerusakan lingkungan laut, pemerintah menegaskan arah baru pembangunan pariwisata Indonesia. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan bahwa menjaga ekosistem laut menjadi kunci utama keberlanjutan sektor pariwisata nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Ni Luh Puspa saat menghadiri Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran, Bali, belum lama ini.

Ia menegaskan bahwa pariwisata Indonesia tidak lagi berorientasi pada jumlah wisatawan semata, melainkan pada kualitas pembangunan yang mampu melindungi lingkungan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

“Pariwisata Indonesia diarahkan untuk memberi kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,”

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

Ia menjelaskan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan telah memiliki pijakan hukum yang kuat di Indonesia. Prinsip pembangunan tersebut menekankan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pelestarian nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun mendatang.

Komitmen tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Dalam implementasinya, pemerintah menghadirkan instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Hingga saat ini, lebih dari 45 desa wisata serta dua destinasi telah memperoleh sertifikasi sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pariwisata yang ramah lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat penerapan konsep ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional. Menurut Ni Luh Puspa, ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab guna menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

“Pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi ekonomi biru agar sumber daya laut tetap produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir,” katanya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari. Data kementerian mencatat ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, seiring meningkatnya jumlah desa pesisir yang mengembangkan pariwisata bahari.

Meski demikian, Ni Luh Puspa mengakui tantangan masih dihadapi, terutama persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara parsial dan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas negara dan lintas sektor. “Pariwisata bahari berkelanjutan bukan sekadar wacana. Ini tentang menjaga laut, melindungi keselamatan, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari Indonesia,” pungkasnya.