Cisarua Diterjang Longsor, Pemprov Jabar Janji Tindak Tegas Pelanggar Alih Fungsi Lahan
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan sedang meninjau lokasi bencana di Desa Pasirlangu, 25 Januari 2026 (Foto: Humas Jabar)
El John News-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari (24/1/2026) dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat meninjau langsung lokasi bencana di Desa Pasirlangu, Minggu (25/1/2026). Erwan menyatakan bahwa kawasan terdampak longsor merupakan lahan Perhutani yang semestinya difungsikan sebagai kawasan hutan lindung, bukan untuk aktivitas pertanian maupun pemanfaatan lain yang berisiko.
“Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan”
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan
Selain penegakan aturan lingkungan, Pemprov Jawa Barat memastikan proses pencarian korban yang masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan. Erwan berharap kondisi cuaca yang relatif mendukung dapat memperlancar proses pencarian di lapangan.
“Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ujarnya.
Terkait warga terdampak, Erwan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan menyiapkan relokasi ke lokasi yang benar-benar aman. Penentuan lokasi relokasi akan melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan risiko bencana baru dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian warga.
“Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Pemprov Jawa Barat juga mengapresiasi peran seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk dukungan layanan pemulihan trauma bagi warga yang terdampak secara psikologis.
