DPRD Apresiasi WTP Delapan Kali Sulsel
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tana Ranggina hadir dalam rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Kantor DPRD Jalan Urip Sumohardjo, Rabu (6/6).
Rapat paripurna ini dalam rangka membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan.
Sebelumnya, kemarin (5/6) Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono memberikan penjelasan Gubernur Sulsel terhadap Ranperda tersebut.
Fraksi-fraksi yang ada memuji dan mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang meraih predikat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017, ini merupakan WTP kedelapan dan terbanyak di Indonesia.
“Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kinerja pemerintah daerah Sulsel dalam menghadirkan keuangan pemerintah berbasis aktual dan tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut,” kata Fadriati AS.
Selanjutnya, berbagai tanggapan dan pertanyaan diberikan oleh fraksi-fraksi yang ada. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Pemprov Sulsel. Seperti, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target sebesar 67,26 miliar atau 1,72 persen. Tidak tercapaianya karena apa.
Diketahui, dari penjelasan gubernur, PAD Tahun 2017 Sulsel sebesar Rp3,74 triliun lebih, realisasinya Rp3,67 triliun lebih atau 98,28 persen. Namun, Jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp3,44 triliun lebih berarti mengalami peningkatan atau 6,24 persen.
Pertanyaan lainnya, seperti pemanfaatan aset Pemprov, transfer bagi hasil pajak ke daerah dan pinjaman pemerintah serta pertanyaan lainnya.
Saran dan harapan juga disampaikan oleh fraksi-fraksi. Dari Fraksi Golkar misalnya, agar OPD tidak diwakilkan dalam rapat pembahasan komisi-komisi agar kepala OPD dapat hadir dan tidak diwakili.
“Rapat-rapat badan anggaran yang mewakili gubernur adalah pejabat yang berkaitan dengan anggaran daerah serta mempersiapkan dokumen yang terkait rapat badan anggaran dan Pansus jika diperlukan,” sebut Andi Tenri Sose mewakili Fraksi Partai Golkar.
