Dunia Terbelah Usai AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro

El John News, Jakarta-Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya pada 3 Januari 2026 mengejutkan dunia internasional. Tuduhan kejahatan narkoterorisme yang dilayangkan Washington terhadap Maduro memicu gelombang reaksi dari para pemimpin global, mulai dari kecaman keras, dukungan terbuka, hingga sikap diplomatis yang lebih berhati-hati.

Komentar keras terhadap penangkapan tersebut,   datang dari Pemerintah Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak bertindak sebagai “polisi dunia” atau “hakim dunia”. Dalam pernyataannya, Wang menyatakan bahwa Tiongkok menolak keras tindakan sepihak yang menggunakan kekuatan militer terhadap negara berdaulat, serta menilai langkah AS menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional.

“Tiongkok tidak pernah percaya bahwa sebuah negara dapat bertindak sebagai polisi dunia, maupun mengklaim dirinya sebagai hakim internasional,” ujar Wang Yi kepada media, menggarisbawahi bahwa keamanan dan kedaulatan semua negara harus dilindungi oleh hukum internasional.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Beijing juga menyerukan agar AS segera membebaskan Maduro dan istrinya serta memastikan keselamatan mereka. Pemerintah Tiongkok menilai proses hukum yang sedang berjalan terhadap pemimpin Venezuela itu di pengadilan AS tidak sah dan melanggar kedaulatan negara.

Kecaman yang sama juga dilontarkan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel. Ia menuding AS melakukan “serangan kriminal” dan menyebutnya sebagai bentuk terorisme negara. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menyasar Venezuela, tetapi juga seluruh kawasan Amerika Latin. Pemerintah Kuba mendesak komunitas internasional segera bertindak dan mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.

Sikap serupa ditunjukkan Brasil. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menilai serangan AS telah melampaui batas yang dapat diterima dan berpotensi memicu kekacauan global. Menurut Lula, pelanggaran hukum internasional seperti ini hanya akan memperkuat hukum rimba dan melemahkan multilateralisme. Ia pun menyerukan peran aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, Iran, dan Rusia secara tegas menolak tindakan AS. Beijing mendesak pembebasan segera Maduro dan istrinya serta menuntut penyelesaian melalui dialog. Iran mengecam serangan militer AS sebagai pelanggaran kedaulatan, sedangkan Rusia menyatakan solidaritas terhadap rakyat Venezuela dan memperingatkan bahaya eskalasi lebih lanjut.

Namun tidak semua negara mengecam langkah Washington. Presiden Argentina Javier Milei justru menyambut penangkapan Maduro sebagai kabar baik bagi dunia bebas. Milei menyebut Maduro sebagai diktator yang mempertahankan kekuasaan meski kalah pemilu, dan menilai Edmundo González Urrutia sebagai pihak yang sah memimpin Venezuela.

Dukungan terbuka juga datang dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya mendukung penuh tindakan tegas AS, yang menurutnya diperlukan untuk menghadapi rezim Maduro.

Uni Eropa mengambil posisi lebih hati-hati. Perwakilan Tinggi UE Kaja Kallas menyatakan pihaknya terus memantau situasi, menegaskan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi, namun tetap menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan keselamatan warga sipil.