Gubernur Isran Noor Sebut Kaltim Siap Jadi Ibu Kota Negara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan siap membantu Pemerintah Pusat dalam tahapan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim. Kesiapan itu. Disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor, usai mendampingi Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara yang baru di Istana Negara, Senin (27/8 2019).
Israan menyebut saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyiapkan apa saja yang belum untuk perpindahan Ibu Kota Negara ini. “Kami semua siap, masyarakat siap, pemda siap,” kata Isran.
Tidak hanya dengan Pemerintah Pusat, koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah di Kaltim, di antaranya dengan Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Samarinda serta Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Kutai Kartanegara. Dia memastikan semua akan bekerja sama. “Tidak ada pilihan lain kecuali siap,” tegasnya.
Menurut Isran, dampak pemindahan ibu kota tidak hanya bagi Kalimantan Timur, tapi juga terhadap provinsi lain di Kalimantan. Posisi Kaltim yang di tengah-tengah Indonesia menjadi keuntungan.
“Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, Sulteng, Sulsel, Sulbar. Dampak positifnya akan banyak, bukan hanya untuk Kalimantan Timur saja,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah resmi mengumumkan daerah yang dijadikan Ibu Kota Negara baru, yakni berada di berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.
Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
