Headline NewsTourismTravel

Gubernur Koster Akan Berikan Sanksi Bagi Industri Pariwisata Tak Gunakan Produk Lokal

Gubernur Bali Wayan Koster akan memberikan sanksi kepada industri pariwisata yang tidak menyerap produk pertanian lokal. Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan sambutan penandatanganan dukungan dan kerjasama kemitraan antara produsen lokal dengan pelaku usaha di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/5/2019).

Kerjasama ini merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Selain itu dilakukan Penandatanganan Kerjasama Kemitraan antara beberapa kelompok tani, subak, koperasi dan peternak dengan supermarket, hotel, restoran dan pelaku usaha lainnya.

Koster meminta kerja sama ini direalisasikan dengan sungguh-sungguh agar produk pertanian dapat menjadi juara di negeri sendiri.

“Jangan cuma teken-teken saja, harus jalan. Kalau tidak jalan buatkan list-nya. Kita kasih sanksi,” tegas Koster.

Menurut Koster, predikat Bali sebagai kiblat pariwisata, seharua dapat dimanfaat untuk mempromosikan produk-produk pertanian di Bali. Kondisi itu, menjadi peluang bagi industri pariwisata untuk berlomba-lomba memperkenalkan produk-produk Bali kepada wisatawan, baik itu wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman).

Koster mengakui selama ini belum ada kebijakan di hilir yang menghubungkan industri pariwisata. Dengan kerja sama ini, diharapkan ketimpangan antar daerah dan antar sektor industri dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial.

 “Saya mau mendorong sektor pertanian untuk menyaingi Bangkok, karena kita punya lahan dan petani kita bagus,” ujarnya.

Dengan Pergub Bali No 99 Tahun 2018, hotel, restoran, katering wajib memanfaatkan produk pertanian dan perikanan minimal 30 persen dan industri minimal 20 persen. Swalayan wajib memasarkan untuk produk pertanian minimal 60 persen dan produk perikanan dan industri minimal 30 persen.

Pada Inisiasi Kemitraan Implementasi Pergub Bali No 99 Tahun 2018 ini dilakukan penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Ketua PHRI Bali, Ketua Asosiasi Pedagang Retail Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Asosiasi Wisata Agro Indonesia Provinsi Bali.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close