Gubernur Pramono Anung Berupaya Cegah PHK Massal di Sektor Perhotelan dan Restoran Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan dan restoran ibu kota. Dalam kunjungannya ke Stadion Tugu, Jakarta Utara, pada Senin (2/6/2025), Pramono menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta untuk mencari solusi bersama.
“Saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal,” ujar Pramono saat meninjau Stadion Tugu, Jakarta Utara, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan mendukung penuh upaya sektor swasta untuk bertahan dan berkembang.
Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperbanyak penyelenggaraan acara di Jakarta. Acara-acara tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat okupansi hotel dan jumlah pengunjung restoran.
“Kami memperbanyak event, kalau teman-teman pelajari event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget, mulai dari lari, bulan ini aja ada tiga atau empat lari,” katanya.
Selain acara olahraga, pemerintah juga mendukung penyelenggaraan konser musik dan festival seni. “Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada,” tambah Pramono.
Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran. “Pemerintah pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan (kebijakan efisiensi anggaran) ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus (APBN),” ucap Pramono. “Artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan upaya pemerintah provinsi, diharapkan sektor perhotelan dan restoran di Jakarta dapat bertahan dan kembali berkembang. Gubernur Pramono menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.
Sebelumnya, survei yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta pada April 2025 mencatat bahwa mayoritas pelaku usaha memprediksi akan mengurangi tenaga kerja antara 10 persen hingga 30 persen. Bahkan, 90 persen responden telah melakukan pengurangan terhadap pekerja harian (daily worker), sedangkan 36,7 persen lainnya memangkas staf tetap.
Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha. Berdasarkan survei yang sama, 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama 2025.
Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, yang mana segmen pasar pemerintahan selama ini menjadi penyumbang utama okupansi. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah membuat industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun.
Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan bahwa rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun .
