Gubernur Pramono Pastikan Kenaikan Tarif Transjakarta, 15 Golongan Tetap Gratis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dalam waktu dekat. Kenaikan ini akan mengubah tarif dasar yang selama hampir dua dekade bertahan di angka Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan besarnya beban subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan subsidi yang terus berjalan tanpa penyesuaian tarif sudah tidak lagi ideal bagi keuangan daerah.
“Saat ini, setiap tiket Transjakarta sebenarnya sudah disubsidi lebih dari Rp9.000. Kalau semuanya terus kami tanggung, beban APBD akan semakin berat,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Pramono menegaskan, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 belum pernah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2005. Selama hampir 20 tahun, harga tiket tersebut tidak mengikuti perkembangan biaya operasional, inflasi, maupun kenaikan harga bahan bakar.
“Kami sudah melakukan kajian mendalam. Untuk menjaga keberlanjutan layanan Transjakarta dan Transjabodetabek, penyesuaian tarif ini memang harus dilakukan. Kami juga ingin agar harga antara Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang tetap seimbang,” jelasnya.
Meski tarif akan dinaikkan, Pramono memastikan bahwa 15 golongan masyarakat akan tetap mendapatkan layanan Transjakarta secara gratis. Golongan tersebut di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, penyandang disabilitas, lansia, serta pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Jadi, masyarakat yang termasuk dalam 15 kategori itu tidak perlu khawatir. Mereka tetap bisa menggunakan Transjakarta tanpa biaya,” ujarnya.
Pramono juga menegaskan bahwa tarif baru Transjakarta nantinya tetap akan lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi umum di wilayah sekitar Jakarta.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Bogor, Bekasi, atau Tangerang, tarif Transjakarta masih lebih murah. Jadi ini tetap menjadi pilihan paling ekonomis bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kendati sudah dipastikan akan naik, Pramono belum menyebutkan waktu pasti pemberlakuan tarif baru tersebut. Pemerintah DKI masih melakukan pembahasan lanjutan untuk menentukan skema penerapan dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Nanti pada saat yang tepat kami umumkan. Kami tidak ingin masyarakat kaget, jadi semuanya akan kami atur dengan baik,” katanya.
Sebagai kompensasi dari kenaikan tarif, Pemprov DKI menjanjikan peningkatan kualitas layanan Transjakarta. Salah satu langkah utama yang sedang digalakkan adalah penambahan armada bus listrik.
“Tahun ini, jumlah bus listrik akan ditambah dari 200 menjadi 500 unit. Dengan begitu, layanan akan lebih nyaman dan ramah lingkungan. Kami ingin Transjakarta tidak hanya efisien, tapi juga membantu mengurangi polusi udara,” tutur Pramono.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI untuk memperluas sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan moda lain seperti MRT, LRT, dan angkutan pengumpan.
Dengan rencana kenaikan tarif ini, Pemprov DKI berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut tidak semata untuk menekan beban APBD, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi publik yang andal, modern, dan ramah lingkungan bagi warga ibu kota.
