Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menilai, besaran dana tanggap darurat perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada kondisi darurat bencana.
“Saya ingin betul-betul dana tanggap darurat itu harus besar, minimal 1 persen dari APBD kita. Supaya ketika terjadi apa-apa kita bisa langsung,” kata Nurdin Abdullah usai membuka Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Cuaca Ekstrem di Hotel Sheraton Four Points, Makassar, Rabu (14/11).
Menurutnya, dengan model saat ini, jika terjadi bencana sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
“Kalau terjadi apa-apa sulit dan kita jangan selalu bergantung bahwa ada APBN, itu dalam sekala besar, dalam sekala kecil dan insidental, kita dulu daerah bisa menangani. Misalnya tenda darurat dan perahu karet,” ungkapnya.
Ia menekankan, dana tanggap darurat penting karena bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan persediaan kebutuhan logistik tidak boleh kosong. Dana tanggap darurat kadang dianggap enteng.
Dana tanggap darurat yang dianggarkan Pemprov Sulsel untuk tahun 2019 mencapai Rp 20 miliar, namun jumlah ini ia nilai masih belum memadai.
“Saya kalau di provinsi Rp 20 miliar kita sudah siapkan, dan itu masih kurang, kalau 1 persen harus Rp100 miliar, saya kira ini harus menjadi perhatian ke depan,” paparnya.
Tanggap darurat juga harapnya didukung dengan fasilitas memadai. Misalnya, BPBD memerlukan helikopter untuk memberikan pertolongan.
“Tanggap darurat itu BPBD harusnya punya heli, supaya ada stand by, kapan kabupaten/kota ada masalah, atau masyarakat kita ada hilang di laut, dengan cepat kita bisa mencari, kalau kondisi sekarang paling tinggal di pantai,” ujarnya.
Selain upaya pertolongan tanggap darurat yang dinilainya penting, adalah upaya pencegahan dini.
