Indonesia Desak PBB Selidiki Serangan terhadap Pasukan UNIFIL
Dewan Keamanan PBB gelar sidang darurat bahas serangan yang menewaskan dan melukai pasukan perdamaian dari Indonesia di Lebanon (Foto: Humas Sesneg)
El John News-Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan tuntutan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas situasi di Lebanon, Duta Besar RI untuk PBB Umar Hadi menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara independen dan transparan.
“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi.
Sidang darurat tersebut digelar atas dorongan Indonesia bersama Prancis sebagai wujud komitmen terhadap upaya perdamaian dunia. Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan kecaman keras atas serangan yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026, yang mengakibatkan tiga prajurit gugur serta lima lainnya mengalami luka-luka.
Indonesia kemudian mengajukan sejumlah tuntutan kepada Dewan Keamanan PBB. Pertama, proses pemulangan jenazah prajurit yang gugur harus dilakukan secara cepat, aman, dan bermartabat, serta memastikan para korban luka mendapatkan perawatan medis terbaik.
Kedua, Indonesia meminta jaminan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan segala bentuk tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.
Ketiga, Dewan Keamanan PBB bersama Sekretaris Jenderal diminta segera mengambil langkah darurat guna meningkatkan perlindungan bagi personel UNIFIL, termasuk melalui evaluasi protokol keamanan dan kesiapan evakuasi.
Dalam pernyataannya, Umar Hadi juga menyoroti eskalasi konflik di Lebanon yang dinilai dipicu oleh serangan militer Israel yang berulang. Ia menyebut tindakan tersebut berpotensi melanggar kedaulatan Lebanon serta mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian global.
“Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku,” ujarnya.
Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak secara tegas dan bersatu agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
“Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak boleh terulang dan tidak boleh ditolerir,” tandas Umar Hadi.
