Indonesia Catat Sejarah Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Indonesia Menjadi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026 (Foto: Kementerian Luar Negeri)
El John News, Jakarta-Indonesia kembali mencatatkan pencapaian penting di panggung internasional dengan ditetapkannya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bertepatan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di tahun yang sama sekaligus peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Kepercayaan ini merupakan hasil dari proses diplomasi yang terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dan secara resmi dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Dalam proses tersebut, seluruh Perwakilan RI di luar negeri turut dilibatkan, sementara pendekatan diplomatik intensif juga dilakukan terhadap perwakilan negara sahabat di Jakarta. Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memegang peran sentral sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan Perutusan Tetap RI di New York serta perwakilan RI lainnya.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono secara khusus menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan.
“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan”
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau memiliki pengalaman diplomatik yang luas, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sebagai Presiden, Indonesia akan memimpin seluruh proses dan sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa presidensi Indonesia akan dijalankan secara imparsial, transparan, serta berorientasi pada penguatan dialog dan kepercayaan antarnegara.
Kepemimpinan Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global. Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, sekaligus menegaskan rekam jejak konsisten Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.
