Indonesia-Inggris Rancang Kerja Sama Strategis Keamanan Siber untuk Ketahanan Digital Nasional
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris telah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi strategis di bidang keamanan siber, sebagai upaya penting dalam menjaga ruang digital yang semakin kompleks dan memastikan fondasi transformasi digital nasional tetap tangguh.
Komitmen tersebut disuarakan melalui pertemuan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) di Jakarta Pusat, belum lama ini.
“Keamanan siber adalah fondasi kedaulatan digital dan stabilitas ekonomi kita, ujar Wamen Nezar Patria.
Kolaborasi ini diinisiasi karena Indonesia melihat pentingnya bermitra dengan negara yang memiliki pengalaman dan keahlian lebih maju di sektor keamanan digital.
“Pengalaman Inggris sangat berharga, kami berharap kemitraan antara kedua negara dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan digital nasional,” kata Nezar.
Latar belakang langkah ini antara lain dipicu oleh insiden serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada tahun 2024. Nezar menyebut bahwa hal ini menjadi pengingat bahwa setiap infrastruktur digital, baik milik pemerintah maupun swasta, perlu memiliki standar keamanan siber yang tinggi dan sistem respon yang siap siaga.
Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital penting di negeri ini telah mengadopsi sistem pertahanan siber memadai. Dalam konteks itu, kemitraan dengan Inggris diharapkan memperkuat aspek kapasitas manusia (talenta siber), transfer teknologi, dan penyusunan standar internasional.
Wakil Duta Besar Inggris Matthew Downing menyambut gagasan kemitraan ini dengan optimisme. Ia menyatakan bahwa ancaman siber tidak hanya merupakan tantangan teknis, melainkan keharusan strategis bagi kedua negara.
“Memperkuat ketahanan siber bukan sekadar prioritas teknis, melainkan keharusan strategis bagi kedua negara. Hal ini juga mendukung kemitraan strategis Inggris-Indonesia,” ujar Downing.
Dalam kesempatan itu, Downing menegaskan kesiapan Inggris untuk mendukung transformasi digital Indonesia melalui kolaborasi yang meliputi pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas nasional, serta kemitraan teknologi. Ia juga mencatat bahwa keduanya akan menjajaki bentuk-bentuk kerja sama operasional seperti pelatihan siber, audit keamanan, pendirian pusat respon insiden siber bersama, serta program peningkatan kesadaran bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Sementara itu, dalam koordinasi lintas sektor, sebuah forum sudah berjalan antara pihak industri, akademisi, dan pemerintah Indonesia bersama mitra Inggris. Sebagai contoh, pada 27-29 Oktober 2025 telah digelar Roundtable Discussion bertajuk “Cybersecurity in Financial Services” dengan menghadirkan 11 perusahaan unggulan Inggris di Jakarta. Forum ini membahas tantangan keamanan siber di sektor jasa keuangan, regulasi, serta peluang kolaborasi linas negara.
Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), Firlie H. Ganinduto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini tak hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup penguatan ekosistem keamanan siber nasional—termasuk pelatihan, transfer keahlian, dan pengembangan standar bersama. “Kami berkomitmen pada penguatan ekosistem keamanan siber nasional dan mendorong terbentuknya kolaborasi strategis dan berkelanjutan antara pelaku industri Indonesia dan mitra dari Inggris,” ujarnya.
Melihat kondisi Indonesia dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar—diperkirakan lebih dari 221 juta pengguna pada 2024 dan nilai ekonomi digital yang mencapai USD 360 miliar—menjadikan penguatan keamanan siber sebagai kebutuhan mendesak.
Ke depan, kolaborasi Indonesia-Inggris di bidang keamanan siber diharapkan meliputi beberapa bidang prioritas: pengamanan infrastruktur kritikal dan pusat data, pengembangan talenta siber nasional, regulasi dan tata kelola keamanan siber, serta perlindungan untuk UKM dan sektor keuangan digital.
Pemerintah Indonesia percaya bahwa penguatan ketahanan digital nasional tidak hanya akan memperkuat keamanan informasi, tetapi turut mendorong transformasi digital yang inklusif dan berbasis kepercayaan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing global bangsa.
Dengan kerja sama yang semakin intens dan berjangka panjang, Indonesia berharap dapat memantapkan posisinya sebagai pemain utama dalam ekosistem digital regional, sekaligus menjaga kedaulatan data dan keamanan nasional di era digital yang semakin rentan terhadap serangan siber.
