Investasi Semester I-2025 Tembus Rp950 Triliun, Hilirisasi Jadi Andalan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester I tahun 2025 mencapai Rp950 triliun, atau setara dengan 49,85% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.
Pencapaian ini mencerminkan geliat positif dunia usaha di tengah iklim global yang penuh tantangan, serta keberhasilan pemerintah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, terutama melalui sektor hilirisasi.
Dalam keterangan pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (22/7/2025), Rosan menyoroti peran penting proyek hilirisasi dalam komposisi realisasi investasi.
Menurutnya, dari total Rp950 triliun yang telah terealisasi, sekitar 30% merupakan investasi di sektor hilirisasi. Ini menandakan meningkatnya minat investor terhadap proyek-proyek pengolahan lanjutan sumber daya alam, baik yang berbasis mineral maupun sektor lain seperti pertanian dan kelautan.
“Investasi di bidang hilirisasi ini memang meningkat cukup signifikan. Dari total investasi kuartal kedua, kontribusinya mencapai 30% untuk proyek hilirisasi,” kata Rosan.
Pemerintah menilai capaian ini sebagai indikator keberhasilan kebijakan strategis nasional untuk tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mendorong nilai tambah dari dalam negeri.
Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebutkan bahwa realisasi investasi pada kuartal II-2025 mencapai Rp475 triliun, sedangkan kuartal I tercatat Rp465,2 triliun, sehingga total semester pertama berada di angka Rp940,2 triliun.
Angka yang diumumkan oleh Rosan Roeslani kemudian sedikit lebih tinggi yakni Rp950 triliun, yang kemungkinan sudah termasuk penyesuaian atau pembaruan data dari sektor lainnya.
Rosan juga menekankan bahwa hilirisasi tidak semata-mata terbatas pada sektor tambang. Pemerintah kini memperluas cakupan hilirisasi hingga mencakup sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan.
“Hilirisasi ini memang tidak hanya di bidang mineral, tapi juga di perkebunan, pertanian dan lainnya. Ini akan memberi dampak positif yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di berbagai sektor dan wilayah.
Untuk mendukung percepatan realisasi proyek-proyek hilirisasi, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diberi mandat untuk merumuskan dan menetapkan wilayah strategis hilirisasi, memetakan potensi bahan baku, menyelesaikan perizinan yang tumpang-tindih, hingga mengawasi agar pelaksanaan proyek berjalan adil dan efisien.
Kehadiran satgas ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun fondasi industri nasional yang kokoh dan berkelanjutan.
