Isu Reshuffle, Hadi Tjahjanto Dikabarkan Sebagai Menko Polhukam dan AHY Jadi Menteri ATR
Perbincangan mengenai kemungkinan perombakan kabinet terbaru dalam Kabinet Indonesia Maju mulai menghangat. Salah satu rumor yang tengah berkembang adalah tentang pergeseran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto, yang diprediksi akan menempati jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sementara itu, isu lain yang mencuat adalah kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan masuk ke dalam kabinet.
Pemunculan isu AHY sebagai calon menteri dalam kabinet seiring dengan kabar tentang kemungkinan Hadi Tjahjanto mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud Md. Dikabarkan bahwa kursi yang ditinggalkan oleh Hadi akan diisi oleh AHY, yang saat ini merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian ATR, menyatakan bahwa peluang AHY untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hadi memang terbuka lebar. Hal ini dikarenakan Partai Demokrat saat ini merupakan salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah.
“Peluang itu memang terbuka, Demokrat saat ini merupakan bagian dari pendukung Pak Jokowi,” ungkap Guspardi kepada wartawan pada hari Selasa (20/2/2024).
Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi, saat dimintai tanggapan mengenai isu yang melibatkan AHY, enggan untuk berkomentar lebih banyak. Namun, ia juga tidak menyangkal kabar tentang kemungkinan AHY masuk ke dalam kabinet.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu (21/02/2024). Dalam perhitungan kalender Jawa, Rabu Pon sering dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Spekulasi tentang perombakan kabinet ini menjadi perhatian karena memengaruhi dinamika politik dan kebijakan di tingkat nasional. Keputusan Presiden Jokowi terkait susunan kabinet yang baru akan sangat memengaruhi arah pemerintahan dan kebijakan publik dalam periode yang akan datang.
