Kadin Garut Apresiasi Kejari akan Awasi Anggaran Pokir Anggota DPRD
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, mengapresiasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akan mengawasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sebesar Rp150 Miliar yang di simpan di setiap SKPD.
“Ya, kami sangat mengapresiasi Kejari Garut,” ujar Wakil Ketua Kadin Garut, Ade Sumarna, Selasa (26/2/2019) saat di temui di Sekretariat Kadin Garut, Jalan Terusan Pembangunan.
Dikatakan Ade, Kejaksaan Negeri Garut harus berani menindak jika ada anggota DPRD Garut yang terlibat dan ikut intervensi dalam penerapan anggaran pokir DPRD.
“Harus menindak jika ada intervensi dan keterlibatan Anggota DPRD Garut dalam mengatur kegiatan pembangunan yang di biayai pokir,” katanya.
Ade menuturkan, kendati anggota DPRD memiliki hak dalam pokir. Namun, bukan berarti ikut dalam menentukan pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaannya. Seperti, sekarang di setiap SKPD banyak yang mengatakan kalau kegiatan pembangunan milik anggota DPRD.
“Anggota DPRD Garut memiliki tugas sebagai lembaga Legislasi, Pengawasan dan Budgeting. Jadi dalam Pokir hanya menentukan anggaran saja bukan sampai menentukan pihak ketiganya,” ucapnya.
Sementara Ketua Gabungan Asosiasi Garut (GAG) Asep Cica Permana, mengatakan, sekarang terkait anggaran Pokir sudah membuat kebingungan setiap SKPD. Yang mana saat para pengusaha jasa kontruksi mengecek kegiatan yang di biayai anggaran Pokir DPRD setiap dinas mengatakan harus ada konfirmasi terlebih dahulu dari anggota DPRD yang bersangkutan.
“Ada beberapa dinas contohnya di Dinas Perkim, kita sebagai pengusaha menanyakan kegiatan pembangunan ternyata jawaban dari Dinas kegiatan ini milik anggota DPRD Garut,” terangnya.
Dengan demikian, kata Asep, dunia jasa kontruksi di Kabupaten Garut tidak akan sehat dalam menjalankan usahanya. Yang mana banyak anggota DPRD yang sudah menentukan pengusahanya.
“Sudah keluar dari tugas anggota DPRD Garut kalau seperti ini,” tandasnya
Asep juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan program Sikap, untuk penyedia pekerjaan. Yang mana saat ini para pengusaha secara online untuk mendapatkan pekerjaan.
Diketahui anggaran pokir DPRD Garut, sempat menjadi polemik di internal DPRD. Yang mana terjadi ketimpangan besaran anggaran di setiap Anggota DPRD Garut. Bahkan, ditenggerai anggaran pokir menjadi bancakan anggota DPRD.
