Headline NewsTransportation

Kemenhub Dukung Penuh Pembentukan Badan Otorita Jabodetabek

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan  Kementeriannya mendukung rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek yang dicanangkan Presiden Jokowi  dan Wapres Jusuf Kalla, untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jabodetabek.  Menhub menyebut Badan ini memiliki wewenang lebih dibandingkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang dibentuk oleh Kemenhub pada tahun 2016 lalu.
Namun Menhub belum dapat memastikan apakah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ini, bakal dilebur jadi satu dengan Badan Otorita Jabodetabek. Menurut Menhub perlu kajian lebih lanjut untuk pembentukan Badan Otorita ini.
“Suatu ide yang baik dari Bapak Presiden, dan beliau menugaskan Bapak Wapres untuk mengkoordinir ini. Kami akan rapatkan dalamBadan Pengelola Transportasi Jabodetabek satu minggu ini untuk mengkaji apa saja yang perlu disiapkan,” kata Menhub usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/1) di Jakarta
Menhub mengungkapkan alasan dipilihnya Pemprov DKI Jakarta, karena Pemprov DKI dinilai memiliki APBD yang cukup besar dan kepentingan untuk mengatur secara detail tata kelola sistem transportasi massal di wilayahnya termasuk kemungkinan adanya kerjasama operasi dengan salah satu operator moda transportasi.

Menhub menjelaskan, beberapa hal yang akan dikaji dan dievaluasi dalam rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek diantaranya, evaluasi sistem regulator, koordinasi antar Pemerintah Daerah, Kolaborasi dan kerjasama operasi pelayanan transportasi antara operator transportasi seperti : PT KAI, MRT, LRT dengan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.
“Tujuannya sangat baik, yaitu untuk menangani kemacetan dan meningkatkan pelayanan transportasi massal di Jabodetabek,” pungkas Menhub.

Seperti diketahui pembentukan Badan Otorita Jabodetabek ini, diputuskan melalui rapat integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek yang dipimpin langsung Wapres Jusuf Kalla. Rapat dihadiri antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” kata Wapres.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close