Kepala BNPB Serahkan Bantuan dan Tinjau Infrastruktur Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan berupa perlengkapan keluarga, masker, makanan siap saji, lauk pauk, selimut dan dana dukungan awal kepada pasien yang terdampak awan panas guguran (APG) Gunung Semeru yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (06/12/2021).
Pemberian dukungan kepada para pasien tersebut sekaligus menjadi wujud negara hadir secara langsung dalam percepatan penanganan kejadian bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore (04/12/2021) . Hal itu sekaligus yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan bencana Gunung Semeru, bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Ini sedikit bantuan mohon diterima ya bapak dan ibu. Semoga dapat bermanfaat dan segera lekas sembuh,” ucap Letjen TNI Suharyanto kepada salah satu keluarga pasien.
Rincian bantuan yang diserahkan oleh Kepala BNPB kepada para pasien itu meliputi perlengkapan keluarga 20 unit, masker kf95 6000 lembar, makanan siap saji 10 paket, lauk pauk 10 paket, selimut 100 buah.
RSUD Pasirian telah menampung sedikitnya 16 pasien korban luka bakar akibat terkena dampak awan panas guguran Gunung Semeru. Sebanyak 6 orang mengalami luka bakar hingga 80 persen dan sudah mendapatkan perawatan yang intensif.
Setelah menyerahkan bantuan, Kepala BNPB melanjutkan tugasnya dengan meninjau lokasi terdampak awan panas guguran Gunung Semeru di Jembatan Gladak Perak, Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Kepala BNPB memilih mengendarai sepeda motor jenis trail menuju ke lokasi, mengingat medan tidak dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda empat.
Di lokasi itu, Kepala BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengambil tindakan percepatan penanganan dan pemulihan bencana yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Semeru.
“BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera menangani ini,” jelas Suharyanto. (Sumber BNPB)
