Menkeu Tegaskan Penguatan Kebijakan Fiskal Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Global
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam forum CNBC Economic Update 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, (18/6/2025), dengan tema “Striving for 8% Growth Despite Global Uncertainty.”
Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampak dinamika global yang bersifat sistemik dan jangka panjang. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan inflasi global disebut sebagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi arah perekonomian nasional.
“Indonesia sebagai bagian dari emerging markets tentu tidak kebal terhadap ketidakpastian global. Namun demikian, melalui instrumen kebijakan fiskal yang tepat, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan tetap fokus pada agenda pembangunan,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini mengedepankan kebijakan fiskal yang responsif dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menyesuaikan strategi anggaran terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah, sembari tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Di tengah tekanan eksternal yang tinggi, Menkeu menyebut penguatan permintaan domestik sebagai faktor utama yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi yang terarah, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami memfokuskan kebijakan fiskal untuk mendukung konsumsi rumah tangga, karena di situlah kekuatan ekonomi nasional berada. Ketika global demand melemah, maka demand domestik yang harus kita dorong,” tegasnya.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical, yaitu kebijakan yang memberikan stimulus pada saat perekonomian mengalami perlambatan. Ia menjelaskan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus mampu berfungsi tidak hanya sebagai alat alokasi dan distribusi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dalam menghadapi ketidakpastian.
“Dalam situasi ekonomi global yang melemah, pemerintah tidak serta-merta melakukan pengetatan anggaran. Justru kita akan menjaga atau bahkan meningkatkan belanja negara untuk memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tetap terlindungi,” ungkapnya.
Menkeu menekankan bahwa pemotongan belanja secara drastis dalam kondisi ekonomi yang belum pulih justru akan memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.
Di akhir pemaparannya, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas fiskal bukan hanya soal angka defisit dan utang, tetapi juga menyangkut efektivitas belanja negara, kualitas penerimaan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia juga menyebut bahwa upaya reformasi struktural terus berjalan, terutama dalam hal digitalisasi perpajakan, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas layanan publik. “Kita tidak boleh lengah. Ketahanan fiskal harus dibangun secara konsisten agar ekonomi Indonesia tidak mudah terguncang di masa depan,” tuturnya.
Dengan strategi fiskal yang adaptif namun tetap disiplin, pemerintah optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang digaungkan dalam forum tersebut.
