Menkomdigi: AI Buka 90 Juta Peluang Kerja Baru, Bukan Ancaman bagi Pekerja

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi lapangan kerja manusia.

Sebaliknya, AI merupakan peluang besar yang bisa mendorong transformasi ekonomi nasional dan membuka jutaan kesempatan kerja baru di berbagai sektor.

Berbicara dalam acara “Kumparan AI for Indonesia” di The Ballroom Djakarta Theater, Kamis (23/10/2025), Meutya menjelaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran global mengenai dampak AI terhadap tenaga kerja, data menunjukkan potensi positif yang justru lebih besar.

“Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang sama, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya di hadapan peserta acara.

Menurut Meutya, masyarakat Indonesia menunjukkan sikap optimistis dan adaptif terhadap kehadiran teknologi baru.

Berbeda dengan sejumlah negara lain yang cenderung khawatir terhadap disrupsi teknologi, Indonesia justru menjadi salah satu negara dengan tingkat penerimaan AI tertinggi di dunia.

“Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu pertanda positif. Artinya, kita siap untuk melangkah ke masa depan digital dengan percaya diri,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa kunci keberhasilan pemanfaatan AI bukanlah menolak atau menghindari teknologi tersebut, tetapi mengelolanya secara bijak agar memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

“Kita harus melihat AI dari perspektif yang lebih luas, bukan sekadar data dan angka. AI adalah alat bantu yang bisa memperkuat manusia — bukan mengambil alih perannya,” jelas mantan jurnalis itu.

Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun Peta Jalan Nasional AI (National AI Roadmap) sebagai panduan strategis lintas sektor.

Peta jalan ini akan menjadi rujukan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan dunia usaha dalam memanfaatkan potensi kecerdasan buatan secara terarah dan beretika.

“Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Nasional AI sudah dapat diterbitkan. Dokumen ini akan menjadi pedoman kita bersama untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan selaras dengan visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.

Peta jalan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengembangan talenta digital, etika penggunaan AI, keamanan data, hingga kolaborasi industri dan akademisi dalam riset dan inovasi.

Selain menyiapkan regulasi, Meutya menegaskan bahwa pemerataan akses digital menjadi fokus utama pemerintah.
Ia menyadari bahwa manfaat AI tidak akan optimal tanpa akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI menjadi inklusif. Kami telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk memperluas jangkauan internet dan menghadirkan konektivitas yang lebih murah serta merata,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan digital, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat ikut serta menikmati manfaat teknologi AI.

Menkomdigi menutup paparannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa — baik pelaku industri, akademisi, maupun masyarakat umum — untuk memanfaatkan teknologi AI secara bijak, etis, dan bertanggung jawab.

“Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa banyak kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” ujar Meutya.

Ia juga mengingatkan bahwa AI adalah alat yang netral — manfaat atau risikonya tergantung pada cara manusia menggunakannya.