Menparekraf Dorong Tiga BOP Perluas Kolaborasi Kembangkan Destinasi Super Prioritas
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan kolaborasi memiliki peran penting dalam mengembangkan suatu destinasi, tak terkecuali kawasan destinasi super prioritas (DSP). Apalagi kini yang dibutuhkan untuk mengembangkan DSP menyangkut biaya.
Oleh karena itu, Menparekraf mendorong tiga direksi Badan Otorita Pariwisata (BOP) untuk memperluas kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan proyek pengembangan DSP. Ketiga BOP tersebut, yakni Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
Hal ini, disampaikan Menparekraf saat rapat virtual Kickoff Briefing tentang Potensi KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha), Rabu (24/2/2021).
Menparekraf mengungkapkan anggaran Kemenparekraf terbatas sehingga tidak akan optimal pengembangannya jika mengandalkan anggaran dari Kemenparekraf. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan mudah menjalin kemitraan dengan dunia usaha.
“Jadi salah satu metode pembiayaan yang selalu saya kembangkan sejak saya berada di dunia usaha dan pemerintahan dan sekarang ingin saya perkenalkan di Kemenparekraf adalah kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU),” kata Menparekraf.
Menurut Menparekraf, Presiden telah menyetujui adanya KPBU di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. KPBU dinilai efektif dalam membiayai infrastruktur penunjang pengembangan di tiga DSP. Bukan hanya itu saja, KPBU juga dapat memaksimalkan pengelolaan operasionalnya.
“Sehingga dalam rapat ini kita bisa berdiskusi secara rinci mengenai hal ini dan kita butuh komitmen dari saya dan jajaran juga. Tapi yang penting KPBU ini dapat mengubah paradigma dalam penyedia infrastruktur, kalau dulu kita saja yang bangun tapi sekarang kita bangun bersama-sama dengan pihak swasta,” katanya.
Sandiaga menuturkan, KPBU sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dialami oleh dunia dan Indonesia. Ia menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2021 ini telah direalokasikan untuk menangani pandemi COVID-19.
“Saya ingin platform kerja sama Kemenparekraf di KPBU ini tetap sama, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Eksekusi kolaborasi pembangunan yang kuat ini ada di skema KPBU dan kita juga harus melibatkan publik,” ucap Sandiaga.
Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga meminta agar masing-masing BOP, yaitu BOP Danau Toba, BOP Borobudur, dan BOP Labuan Bajo Flores beserta kedeputian terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk membentuk tim kecil yang mengkaji perihal KPBU. “Nanti target tanda tangan (kontrak KPBU) itu kira-kira bulan Mei 2021. Jadi nanti di bulan Mei kita bisa memulai sesuatu,” ucap Sandiaga.
Rapat ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hari Santosa Sungkari; Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Ahmad Rekotomo; Plt Direktur Utama BOP Danau Toba, Reza Fahlevi; Direktur Utama BOP Borobudur, Indah Juanita; dan Direktur Utama BOP Labuan Bajo Flores, Shana Fatina.
