Mentan Amran: Temuan Beras Oplosan Rugikan Konsumen Rp 99 Triliun per Tahun

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan beras di sepuluh provinsi penghasil terbesar telah menyebabkan kerugian masyarakat mencapai Rp 99 triliun per tahun. Temuan ini berdasarkan pengawasan terhadap 268 sampel, di mana 212 sampel dinyatakan bermasalah, baik dari segi mutu, volume, maupun harga .

Amran menjelaskan bahwa perhitungan tersebut dilakukan dengan membandingkan harga beras curah (Rp 12.000–Rp 13.000 per kg) dengan harga jual beras bermerek (sekitar Rp 15.000 per kg). Selisih Rp 3.000–Rp 4.000 per kg dikalikan dengan volume beras dalam sampel, menghasilkan estimasi kerugian tahunan mencapai Rp 99 triliun

Amran menegaskan bahwa modus yang ditemukan bukan hanya pencampuran beras, melainkan skema menjual beras curah berkualitas rendah dalam kemasan premium. “Produk yang Anda pikir premium, sesungguhnya beras curah biasa,” tegasnya

.Sebanyak 85% merek beras premium ditemukan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan, berdasarkan pengujian di 13 laboratorium resmi, termasuk Sucofindo untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil

Dari total temuan, terdapat 268 merek, dan saat ini 26 merek telah dipanggil dan mengakui temuan tersebut kepada aparat penegak hukum .Beberapa di antaranya telah menarik produk mereka dari peredaran dan menyesuaikan harga sesuai standar yang berlaku

Amran menyebutkan pesan telah dikirim ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti dugaan penipuan ini lewat ranah hukum, karena bersifat merugikan konsumen secara sistematis

Mentan Amran juga memperingatkan bahwa bila praktik ini terus berlangsung selama beberapa tahun, potensi kerugiannya bisa berlipat ganda. “Kalau hanya satu tahun sudah Rp 99 triliun, bayangkan jika terus berjalan selama lima atau sepuluh tahun,” ujarnya

.Temuan ini mencerminkan adanya anomali distribusi, di mana harga di tingkat petani justru turun, tetapi harga eceran meningkat drastis tanpa disertai peningkatan mutu

Meski banyak pelanggaran ditemukan, Amran juga memberikan apresiasi terhadap pelaku usaha yang sudah menarik produk mereka dan menyesuaikan harga sesuai standar pemerintah. Ia menilai tindakan tersebut sebagai langkah positif menuju perbaikan tata niaga beras yang lebih adil

Amran menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti. Peredaran dan distribusi beras premium harus terus dipantau secara berkala dengan dukungan laboratorium dan aparat hukum agar konsumen terlindungi dan pasar pangan transparan.

“Kementerian tidak pernah bosan mengimbau, mengecek, dan mengawasi. Kita kerjasama semua pihak demi stabilitas dan kepercayaan publik,” ungkapnya