Menteri Luhut Canangkan Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove
Untuk menjaga mangrove dari kerusakan, Pemerintah membentuk Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove. Pada Kamis, 20 September 2018, gerakan ini resmi dicanangkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta. Luhut menyebut gerakan ini juga harus sampai ke kabupaten/kota agar bersama-sama menjaga keutuhan mangrove.
“Gerakan percepatan rehabilitasi mangrove harus kita lakukan, ayo kita bulatkan tekad kita, ini kepentingan nasional, sampingkan perbedaan itu. Ini sudah kita petakan semua. Pantai-pantai utara Jawa sudah kacau, sudah banyak rusak, kita harus perbaiki. Pantai Jakarta ini maksud saya,” ujar Luhut dalam sambutannnya.
Luhut menjelaskan, payung hukum untuk percepatan rehabilitasi mangrove, kini sudah ada tinggal implementasinya saja oleh para pemangku kepentingan. Karena itu, Kepala daerah diminta untuk bersama-sama memperbaiki kekayaan alam Indonesia.
“Saya imbau kepala daerah, bapak-bapak ini punya peran penting. Saya yakin dalam lima sampai tujuh tahun ini bisa kita selesaikan. Kita bisa kalau kompak demi generasi yang akan datang,” imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono, mengungkapkan saat ini ada 52 persen mangrove dalam keadaan kritis dan rusak. Dengan banyaknya mangrove yang rusak, maka Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitas Mangrove ada solusi yang tepat untuk memperbaiki kerusahakan mangrove.
Isu mengenai mangrove, lanjut Agung, tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional karena perannya yang besar dalam kehidupan.
“Mangrove bisa jadi alat mitigasi bencana tsunami dan abrasi laut; bisa mendukung pembangunan ekonomi biru; mendukung terciptanya pelabuhan hijau ramah lingkungan; mengurangi emisi gas rumah kaca hingga mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya.
Sebagai upaya percepatan rehabilitasi mangrove, Kemenko Kemaritiman akan pemerintah daerah untuk mendata lahan mangrove kritis dan meminta mereka melakukan upaya rehabilitasi.
“Lalu itu kita monitor dan kita ingin usulkan itu menjadi kriteria penilaian kinerja mereka,” katanya.
Pemerintah juga akan mendorong penanaman mangrove oleh sejumlah pihak termasuk BUMN, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta hingga masyarakat.
