Menteri Pariwisata dan PHRI Bahas Strategi Pemulihan Perhotelan di Tengah Tantangan Sektor Pariwisata

Di tengah dinamika ekonomi dan tekanan terhadap sektor pariwisata nasional, khususnya industri perhotelan, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Rabu (23/2/2025) di Gedung Sapta Pesona.

Pertemuan ini menjadi wadah diskusi dan penjaringan aspirasi pelaku industri, sekaligus ajang menyusun strategi bersama untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing sektor pariwisata ke depan.

“Sektor ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama setelah adanya efisiensi anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap industri perhotelan. Tapi justru di situ kita melihat peluang untuk inovasi dan kolaborasi,” ungkap Menteri Widiyanti dalam audiensi tersebut.

Data nasional menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel berbintang mengalami penurunan. Pada Januari–Februari 2025, penurunan tercatat sebesar 0,26 persen poin, dengan Februari mengalami penurunan lebih tajam sebesar 2,24 persen poin. Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa pasar domestik atau wisatawan nusantara (wisnus) menjadi tumpuan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis perhotelan.

“Hingga akhir 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara mencapai 21,7 persen. Ini adalah kekuatan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentumnya,” ujar Menteri Widiyanti.

Ia mendorong pelaku industri agar tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan menjangkau ceruk pasar baru. Salah satunya dengan menciptakan paket-paket wisata tematik yang inovatif dan sesuai kebutuhan masa kini.

“Misalnya, program meeting untuk komunitas, paket eduwisata, atau event-event lokal yang bisa menarik minat segmen-segmen tertentu,” ujarnya.

Tak hanya wisatawan domestik, Menteri Widiyanti juga menegaskan bahwa pasar internasional tetap menyimpan peluang besar. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global dapat mempengaruhi arus kunjungan, sehingga sektor perhotelan harus mampu menyesuaikan strategi secara fleksibel.

“Kita perlu menjaga optimisme tapi juga realistis. Industri perhotelan harus bisa resilien dalam menyikapi setiap perubahan global,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan sejumlah masukan penting. Salah satunya adalah terkait percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah, khususnya untuk jasa akomodasi.

Ia juga menyoroti perlunya penertiban terhadap praktik usaha jasa akomodasi berbasis sharing economy yang belum sesuai regulasi, serta penindakan terhadap usaha ilegal yang mengganggu iklim usaha yang sehat.

Menanggapi hal ini, Menteri Widiyanti menyatakan kesiapannya untuk menjadi penghubung antara pelaku industri dan instansi terkait.

“Kami terbuka untuk memfasilitasi business matching, serta memberikan bimbingan teknis. Kita juga bisa susun promosi terpadu untuk MICE dan pasar wisatawan mancanegara,” katanya.

Menteri Widiyanti menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku industri, termasuk dalam merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Ia berharap pertemuan ini menjadi awal dari proses perbaikan yang lebih terarah.

“Kami ingin pastikan bahwa komunikasi tetap terbuka dan berkesinambungan. Ini bukan hanya tentang menanggulangi dampak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk pariwisata yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya sektor ini sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang inklusif, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan daerah.

Dalam pertemuan ini, Menteri Widiyanti didampingi oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi elemen krusial untuk menjaga geliat sektor pariwisata Indonesia tetap hidup, tangguh, dan berkembang.