Headline NewsHealthy Life

MUI: Vaksin AstraZeneca Haram Namun Boleh Digunakan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan  fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Astra Zeneca. Dalam fatwa itu diputuskan bahwa vaksin yang berasal dari Inggris itu haram tetapi mubah atau diperbolehkan untuk digunakan.

Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, vaksin ini dikatakan haram karena ada unsur tripsin dari pankreas babi. Tripsin itu digunakan untuk sel inang virus dengan Micro carier virus. Meski demikian, setelah melihat lima pertimbangan, vaksin tersebut diperbolehkan disuntikan di bagian tubuh manusia.

 Lima pertimbangan itu, yakni yang pertama dalam agama Islam, jika dalam kondisi darurat diperbolehkan menggunakan obat meskipun ada kandungan haram. Hal itu berpedoman pada sumber-sumber hukum dari Al-Quran, Hadist, Kitab Ulama, maupun kaidah fiqih

Pertimbangan yang kedua, adalah jika vaksin tidak digunakan kemungkinan akan ada  resiko fatal, apalagi pandemi masih terus terjadi. Hal tersebut disampaikan beberapa ahli kompeten yang dihadirkan dalam sidang fatwa MUI. Dalam siding, pada ahli diminta untuk menyimpulkan apa yang terjadi disaat vaksinasi Covid-19 tidak dijalankan.

Tujuan vaksinasi adalah melahirkan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga virus tidak berkembang lagi di lingkungan. Itu terjadi bila 70% penduduk sudah tervaksinasi. Jika kurang dari 70%, entah karena ketidakmauan atau kekurangan ketersediaan vaksin, maka vaksinasi akan percuma dan kondisi yang lebih berbahaya akan terjadi.

 “Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (19/3/2021)

Selanjutkan pertimbangan yang ketiga, sulit bagi Indonesia yang mengandalkan vaksi Covid-19 produksi Sinovac, pasalnya jatah untuk Indonesia dari Sinovac sebanyak 140 juta vaksin dan  yang bisa digunakan hanya 122,5 juta dosis

Jumlah itu tentu saja tidak cukup untuk memenuhi syarat herd immunity karena hanya bisa digunakan untuk 28% penduduk. Untuk menambah pasokan, maka perlu ada vaksin yang diproduksi produsen lain seperti AstraZeneca ini.

“Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok,” ujarnya.

Keempat, persaingan mendapatkan vaksin di seluruh dunia begitu ketat. Seluruh negara berlomba-lomba mendapatkan quota vaksin lebih untuk warganya. Indonesia sendiri, setelah melakukan lobi, baru memperoleh dari Sinovac dan AstraZeneca. Itupun termasuk istimewa untuk negara di dunia yang saat ini sedang berebut jatah vakin. Karena itu, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk memilih vaksin mana yang diprioritaskan dipilih karena keterbatasan jumlah vaksin ini. Pzifer, Novavac, Sinopharm, dan Moderna memang sudah berkomitmen, namun belum menetapkan jatah vaksin untuk Indonesia.

“Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatan vaksin yang tersedia,” ujarnya.

Terakhir, yang terpenting, BPOM telah mengeluarkan izin edar darurat Vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca Sejak 22 Februari 2021. Ini menandakan bahwa vaksin ini sudah terjamin keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

“Ada jaminan keamanan pengunananya oleh pemerintah,” ungkap Kiai Niam. 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button