Pemerintah Aceh Perketat Pengawasan Kesehatan Pengungsi Pascabencana
Pemerintah Aceh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit menular di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi fokus utama penanganan, mengingat kondisi pengungsian yang padat dan keterbatasan sarana kesehatan.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh digelar di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dengan melibatkan sejumlah klaster, termasuk klaster kesehatan, pendidikan, pangan, dan infrastruktur.
M. Syakir, Asisten I Sekda Aceh sekaligus Koordinator Klaster Kesehatan, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Kondisi pengungsian yang padat, mobilitas warga yang tinggi, serta akses terbatas menjadi faktor risiko meningkatnya penularan penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menekankan perlunya tindakan segera. “Penyakit yang paling kami waspadai adalah campak dan TBC, terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia. Pemisahan pasien memang ideal, namun di lapangan sulit diterapkan, terutama untuk kelompok anak-anak,” ujar Ferdiyus.
Selain itu, keterbatasan air bersih di sejumlah titik pengungsian mulai memicu kasus penyakit kulit. Meski demikian, Ferdiyus memastikan ketersediaan obat-obatan, termasuk untuk penyakit kulit, masih mencukupi. Relawan kesehatan yang sudah berada di lapangan berjumlah 126 orang, dan Kementerian Kesehatan RI dijadwalkan menambah sekitar 600 relawan pada awal Januari 2026.
Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang, dengan total kunjungan medis mencapai 71.764 kali. Kasus yang paling sering ditangani meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.
Selain pelayanan medis, pemerintah juga menyalurkan logistik kesehatan berupa obat-obatan, bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi untuk menjaga kesehatan masyarakat pengungsi.
Sekda Aceh, M. Nasir, menekankan perlunya sinergi antara klaster kesehatan dan klaster lainnya, termasuk sanitasi, pangan, dan pendidikan. Saat ini, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban yang hilang, dengan prioritas di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menggunakan anjing pelacak dan alat berat.
Di sektor logistik dan pangan, tercatat 740 dapur umum melayani 438.804 jiwa, sementara distribusi air bersih mencapai 2.568.350 liter melalui 21 truk tangki. Selain itu, 42 unit toilet portabel dan sumur bor telah disiapkan di lokasi rawan di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.
Dalam sektor pendidikan, 549 sekolah terdampak bencana, dengan 181 di antaranya mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, meminta perhatian untuk perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak. Sektor pertanian juga terdampak, dengan sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota rusak dan memerlukan penanganan segera.
Sekda Aceh M. Nasir menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dengan target 90 hari. Validasi data kerusakan infrastruktur dan rumah warga menjadi dasar mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
“Sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat berjalan efektif serta risiko penularan penyakit menular dapat diminimalkan,” tegas Nasir.
