Pemerintah Akan Umumkan Skema Baru Penyaluran Subsidi Energi

Pemerintah Indonesia akan segera mengumumkan perubahan skema penyaluran subsidi energi, yang mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa perubahan tersebut akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Bahlil menjelaskan bahwa skema baru yang akan diterapkan pemerintah kemungkinan besar mengadopsi model blending, yaitu gabungan antara penyaluran subsidi langsung kepada barang atau komoditas BBM dan listrik serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima yang berhak. Skema ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak oleh inflasi dan kenaikan harga energi.

Menurut Bahlil, dengan menggunakan skema blending, masyarakat tetap bisa menikmati subsidi, namun lebih terarah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Skemanya ini kemungkinan besar adalah blending, di mana ada subsidi untuk barang seperti BBM dan listrik, dan juga ada subsidi langsung kepada penerima yang berhak, yaitu dalam bentuk BLT,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Bahlil menekankan bahwa perubahan ini bukan berarti pemerintah akan menghapus subsidi energi sama sekali. Ia menegaskan bahwa subsidi tetap akan diberikan, tetapi dengan penyesuaian agar lebih tepat sasaran. “Kami ingin menyampaikan bahwa subsidi ini tidak dicabut. Subsidi tetap ada, tetapi selama ini ada kekhawatiran bahwa subsidi tidak selalu tepat sasaran,” kata Bahlil. Oleh karena itu, skema baru ini dirancang untuk memperbaiki ketepatan penyaluran subsidi agar lebih efisien.

Bahlil menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mempersiapkan implementasi BLT. “Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dan dalam waktu dekat, kami akan mulai mendorong penyaluran BLT terlebih dahulu untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana untuk mendahulukan pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagai bantalan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan segera. Penyaluran BLT ini dianggap penting untuk menjangkau golongan masyarakat yang paling rentan terkena dampak dari harga energi yang meningkat.

Selain BLT, pemerintah juga akan tetap memberikan subsidi untuk komoditas tertentu, seperti BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi. Namun, pembagian subsidi ini akan lebih selektif dan diatur agar hanya mereka yang berhak yang menerima subsidi tersebut. Bahlil memberikan bocoran mengenai salah satu kriteria yang akan diterapkan, yaitu kendaraan pelat kuning atau kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum.

“Kendaraan yang berpelat kuning, seperti angkutan umum atau transportasi publik, akan menjadi salah satu yang berhak menerima subsidi BBM,” jelas Bahlil. Ia juga menegaskan bahwa kendaraan pribadi dengan pelat hitam, seperti mobil pribadi, tidak akan lagi menerima subsidi BBM. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan barang seperti angkutan tambang atau angkutan sawit tidak berhak mendapatkan subsidi Solar atau BBM lainnya,” ujarnya.

Bahlil menilai bahwa kebijakan ini perlu diambil agar subsidi bisa benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan agar penggunaan energi bersubsidi lebih efisien. Ia menambahkan bahwa subsidi harus diberikan dengan adil dan tepat sasaran, agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakannya.

Bahlil menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan penyaluran subsidi yang selama ini dianggap tidak efektif. Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat serta memperbaiki pengelolaan subsidi energi di Indonesia. “Kami ingin agar subsidi ini dapat membantu masyarakat yang paling membutuhkan dan bukan justru memperburuk kondisi ekonomi,” katanya.

Dengan pengumuman skema baru subsidi yang direncanakan dalam waktu dekat, pemerintah berharap dapat menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga energi yang tidak terkendali.

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi ketidaktepatan dalam distribusi subsidi yang sering terjadi dalam sistem lama. Dalam skema baru ini, pengaturan yang lebih rinci akan dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi tidak disalahgunakan atau jatuh ke pihak yang tidak berhak.

Diharapkan bahwa dengan pembaruan ini, kebijakan subsidi akan lebih efektif dan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan akan lebih mudah mengaksesnya. Pemerintah juga memandang pentingnya skema subsidi yang dapat mendukung sektor-sektor kritis, seperti transportasi umum, yang berperan besar dalam mobilitas masyarakat.

Dengan kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran, pemerintah berharap dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pemberian subsidi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.