Pemerintah Perkuat Pengawasan, Harga Beras Nasional Terkendali

Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga beras nasional dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras. Satgas ini resmi dibentuk sejak 20 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025, sebagai instrumen pengawasan agar harga beras di pasaran tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam kurun waktu dua bulan sejak dibentuk, Satgas telah menunjukkan kinerja signifikan. Tercatat sebanyak 45.715 kegiatan pemantauan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dari hasil pengawasan tersebut, Satgas memberikan teguran tertulis kepada 987 pelaku usaha perberasan yang terindikasi tidak mematuhi ketentuan HET.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan gotong royong lintas lembaga. Satgas melibatkan berbagai unsur, mulai dari Bapanas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, hingga Perum Bulog.

“Dalam dua bulan terakhir, pengawasan dilakukan secara intensif di seluruh rantai usaha perberasan. Tujuannya agar harga beras di tingkat masyarakat dapat terkendali. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali harga, terutama untuk komoditas strategis seperti beras,” ujar Ketut di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, dampak positif dari intervensi Satgas mulai terlihat. Harga beras medium dan premium di sebagian besar zona HET mengalami penurunan. Bahkan di Zona 3 yang memiliki tantangan geografis cukup berat, tren penurunan harga sudah terjadi meski masih membutuhkan upaya lanjutan agar mendekati HET.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga beras premium nasional pada 20 Oktober 2025 masih tercatat Rp15.248 per kilogram (kg) di Zona 1, Rp16.303 per kg di Zona 2, dan Rp19.371 per kg di Zona 3. Namun, per 24 Desember 2025, harga tersebut mengalami penurunan.

Di Zona 1, rata-rata harga beras premium turun menjadi Rp14.828 per kg atau turun 2,75 persen. Zona 2 mencatat penurunan menjadi Rp16.025 per kg atau turun 1,7 persen. Sementara itu, Zona 3 mengalami penurunan paling signifikan hingga 7,51 persen menjadi Rp17.916 per kg.

Tren serupa juga terjadi pada beras medium. Pada 20 Oktober 2025, rata-rata harga beras medium di Zona 1 berada di angka Rp13.369 per kg, Zona 2 Rp13.960 per kg, dan Zona 3 Rp16.500 per kg. Setelah pengawasan Satgas berjalan, per 24 Desember 2025 harga turun menjadi Rp13.067 per kg di Zona 1, Rp13.735 per kg di Zona 2, dan Rp15.566 per kg di Zona 3.

Untuk mengatasi tantangan distribusi di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem, seperti Papua, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas menjelaskan bahwa pihaknya turut membantu penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurutnya, biaya angkut beras di Papua bisa sangat tinggi akibat keterbatasan akses transportasi dan kondisi topografi yang didominasi pegunungan. Oleh karena itu, Satgas mengoptimalkan peran gudang filial Bulog guna memperlancar distribusi ke wilayah-wilayah sulit dijangkau.

“Hingga saat ini, Satgas telah membantu distribusi beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua Raya. Harapannya, masyarakat dapat menikmati beras SPHP sesuai harga yang ditetapkan untuk Zona 3, yakni Rp13.500 per kilogram,” jelas Komjen Syahardiantono.

Upaya tersebut berdampak langsung pada peningkatan penyaluran beras SPHP di Papua Raya. Sebelum Satgas dibentuk, realisasi distribusi beras SPHP di wilayah Bulog Papua-Papua Barat pada 19 Oktober 2025 masih berada di angka 11.162 ton. Setelah adanya pendampingan Satgas, realisasi hingga 24 Desember 2025 melonjak 71,35 persen menjadi 19.126 ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Harga Beras. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh Satgas. Capaian ini harus terus kita jaga. Tidak ada alasan harga beras melebihi HET. Stok beras nasional kita sangat besar, Bulog memiliki cadangan hingga 3,5 juta ton, yang merupakan stok tertinggi. Masyarakat harus bisa menikmatinya dengan harga yang wajar,” tegas Amran.

Ia juga meminta agar pengawasan dan pemantauan terus dilakukan secara konsisten ke seluruh lini, mulai dari produsen, distributor, hingga ritel modern. Pemerintah memastikan kinerja Satgas Pengendalian Harga Beras akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas pangan nasional.