Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk 18,3 Juta Warga Selama Juni–Juli
Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digulirkan selama periode Juni dan Juli 2025, pemerintah menetapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kuartal II tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa sebanyak 18,3 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) ditargetkan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan berturut-turut.
“Ini adalah bagian dari arahan langsung Presiden pada 2 Juni kemarin sore. Kita diminta untuk mempercepat stimulus ekonomi, dan salah satunya adalah penyaluran bantuan pangan beras,” ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Meski skema penyaluran telah disiapkan, Arief menegaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Ia memastikan, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan petani tetap menjadi perhatian utama.
“Total target memang 18,3 juta PBP, tapi yang sudah diverifikasi oleh BPKP saat ini baru 16,5 juta. Jangan sampai program bantuan ini malah membuat harga gabah jatuh. Itu sebabnya kita harus hati-hati,” jelas Arief.
Arief juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pertanian telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah beras yang tersalur, tapi juga dari dampaknya terhadap rantai pasok pangan secara keseluruhan.
Sistem Pengiriman dan Penyaluran Disesuaikan Wilayah
Untuk memastikan efektivitas distribusi, wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan NTT akan mendapatkan bantuan secara “one shoot”, yakni pengiriman dua bulan dalam satu kali alokasi. Strategi ini dilakukan mengingat kondisi geografis yang menantang dan akses distribusi yang terbatas.
“Khusus daerah-daerah timur, pengiriman akan dilakukan satu kali saja untuk dua bulan. Ini demi efisiensi waktu dan logistik,” katanya.
Penyaluran bantuan pangan beras akan dilaksanakan oleh Perum Bulog, yang telah diminta menyiapkan beras berkualitas dan kemasan khusus 10 kilogram. Arief menegaskan bahwa mutu beras tidak boleh dikompromikan.
“Berasnya harus baik, tidak boleh ada yang kualitasnya di bawah standar. Harus zero complain,” tegasnya.
Gunakan Data DTSEN dan Libatkan Satgas Pangan
Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Bappenas, BPS, Kementerian Sosial, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Kemenko Perekonomian.
Dalam pengawasan lapangan, NFA juga akan melibatkan Satgas Pangan Polri serta aparat daerah untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat sesuai data by name by address.
“Pengawasan bersama ini penting agar tidak ada kebocoran dan seluruh bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tambah Arief.
Dampak Positif Stimulus Ekonomi: Daya Beli Meningkat, Pertumbuhan Terdongkrak
Arief menuturkan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, program bantuan ini juga diharapkan berkontribusi pada penguatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah upaya menjaga inflasi yang tetap terkendali.
“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini sekitar 4,8 persen, sedangkan inflasi di angka 1,6 persen. Harapannya, dengan berbagai stimulus ini, kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi ke atas 5 persen,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada masyarakat kelas bawah, serta sinergi antara hulu dan hilir sistem pangan nasional.
