Prabowo Buka Opsi Indonesia Keluar dari Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto menunjukan piagam Board of Peace yang ditandatanganinya di Davos, Swiss (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
El John News, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan berbagai elemen bangsa terkait rencana keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini diambil untuk memastikan posisi Indonesia tetap sejalan dengan prinsip perjuangan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Pada Selasa (3/2/2026), Presiden Prabowo mengundang pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Merdeka guna menyerap pandangan dan aspirasi mereka. Sehari berselang, Rabu (4/2/2026), Presiden kembali menggelar pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.
Dari rangkaian pertemuan tersebut, Presiden menerima beragam masukan terkait peran Indonesia dalam Board of Peace. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama keikutsertaan Indonesia adalah mendorong terciptanya perdamaian di Gaza dan Palestina secara menyeluruh. Namun, apabila forum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan dan sikap politik luar negeri Indonesia, opsi untuk menarik diri tetap terbuka.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan, Indonesia akan terus memantau perkembangan dan arah kebijakan Board of Peace ke depan. Menurutnya, tolok ukur utama Indonesia adalah tercapainya perdamaian di Gaza, stabilitas di Palestina, serta terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza pada khususnya, kemudian damai di Palestina pada umumnya, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina, tentu akan kita evaluasi“
Menteri Luar Negeri RI Sugiono
“Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza pada khususnya, kemudian damai di Palestina pada umumnya, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina, tentu akan kita evaluasi,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan, kondisi keamanan di Palestina hingga kini masih rentan akibat serangan-serangan yang terus terjadi. Situasi yang rapuh tersebut menuntut pembahasan yang lebih rinci dan sikap bersama dari negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace.
Sugiono mengungkapkan, negara-negara yang tergabung dalam Group of New York, yang terdiri dari delapan negara dengan populasi Muslim terbesar, telah sepakat mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengecam serangan yang dinilai dapat mencederai proses perdamaian.
“Kami meminta semua pihak menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama, karena tindakan sepihak dapat merusak proses yang sedang berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya penyelesaian konflik Gaza secara tenang dan rasional. Ia menyebut, setiap insiden perlu dinilai dan ditangani secara proporsional tanpa mengesampingkan tujuan akhir, yakni perdamaian yang berkelanjutan.
Pandangan senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana. Sebagai perwakilan ormas Islam, Cholil mengungkapkan bahwa Presiden menegaskan sikap tegas Indonesia dalam Board of Peace.
Menurut Cholil, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap bersikap abstain dan tidak aktif apabila kebijakan Board of Peace bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip perjuangan Palestina. Bahkan, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk sepenuhnya keluar dari forum tersebut.
“Kata Pak Presiden, kalau ada kebijakan dan langkah yang tidak sesuai, kita akan abstain dan absen. Jika memang tidak cocok dan tidak bisa berbuat apa-apa, beliau siap keluar dari Board of Peace,” tutur Cholil.
