Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Bahas Penertiban Hutan dan Pertambangan Ilegal
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Bogor, pada Minggu, (23/11/2025). Agenda yang berlangsung sejak siang hingga menjelang malam itu memusatkan perhatian pada isu strategis terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan dan pertambangan.
Pertemuan dilakukan bertepatan dengan hari libur, namun Presiden Prabowo tetap memanggil jajaran terkait untuk membahas laporan terbaru mengenai kondisi tata kelola hutan dan aktivitas pertambangan di berbagai daerah. Keputusan untuk menggelar rapat di luar agenda resmi dinilai menunjukkan urgensi persoalan yang sedang ditangani pemerintah.
Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan utama mencakup evaluasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban terhadap wilayah pertambangan bermasalah, serta langkah hukum yang akan diambil terhadap para pelaku pelanggaran. Pemerintah disebut tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan tindakan tegas dapat dilakukan secara terukur dan efektif.
Teddy juga mengungkapkan bahwa salah satu fokus penting adalah penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat akibat hambatan geografis, perlindungan kelompok tertentu, atau minimnya data pendukung. Pemerintah menilai kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi lingkungan maupun penerimaan negara.
Presiden Prabowo, kata Teddy, menekankan bahwa kebijakan penertiban ini bukan sekadar penegakan regulasi, tetapi merupakan perwujudan amanat konstitusi. “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Rapat di Hambalang tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai sektor strategis, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hadir pula Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.
Kehadiran para pejabat tinggi dari unsur hukum, pertahanan, dan pengawasan keuangan menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun langkah terpadu untuk menindak berbagai aktivitas ilegal, mulai dari pembukaan kawasan hutan tanpa izin hingga pertambangan liar yang melibatkan jaringan luas.
Pertemuan akhir pekan di Hambalang tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bertekad memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan kekayaan negara tidak lagi dikuasai pihak-pihak yang merugikan kepentingan publik. Pemerintah berjanji akan menyampaikan perkembangan lanjutan setelah seluruh kementerian dan lembaga menyelesaikan rencana aksi masing-masing.
