Presiden: Bangun Sistem Untuk Menutup Peluang Korupsi Adalah Kunci Utama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, membangun sistem yang dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi kunci utama agar negeri ini terbebas dari praktek-praktek korupsi. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2020)
Selain itu, pendidikan anti korupsi harus diperluas agar lahir generasi masa depan yang anti korupsi. Jika itu dilakukan secara benar, Presiden optimis tindak pindana korupsi akan hilang di Indonesia.
“Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga melihat akan rawannya korupsi di lembaga pemerintahan. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.
“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan peluang terjadi korupsi pada umumnya terjadi di sektor perizinan dan pelayanan publik. Kondisi itulah yang harus dibenahi agar sekecil apa pun korupsi dapat dicegah. Saat ini, yang dilakukan Pemerintah adalah terus berupaya membenahi struktur-struktur yang berpotensi terjadinya korupsi.
“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas,” tegas Presiden.
Sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.
“Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ujarnya.
Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut, ungkap Presiden, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.
“Juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujarnya.
Presiden menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Diperlukan juga orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk melakukan pencegahan.
“Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” tegasnya.
