Presiden Prabowo Instruksikan Pemberantasan Judi Online Secara Serius dan Tanpa Kompromi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya pemberantasan judi online yang telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas. Dalam rapat kabinet yang digelar pada Rabu, (06/11/2024) di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tegas agar masalah judi online ditangani dengan serius dan tanpa kompromi. Presiden menekankan bahwa permasalahan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama golongan masyarakat kecil.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, mengungkapkan arahan Presiden yang menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kongkalikong atau perlindungan terhadap para pelaku judi online. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang selama ini mengeksploitasi celah-celah dalam sistem digital untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka.
“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar o Meutya usai sidang kabinet.
Meutya menjelaskan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya sebelumnya untuk mengatasi judi online, namun dampak yang ditimbulkan sangat luas dan berkelanjutan, sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang lebih agresif dan terkoordinasi. Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa upaya pemberantasan ini bukanlah sekadar operasi jangka pendek, tetapi merupakan perang jangka panjang yang harus terus dilakukan untuk memastikan judi online tidak lagi merajalela di tanah air.
“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi mereka,” jelas Meutya,
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Presiden Prabowo juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi masalah judi online dari berbagai sisi, baik itu dalam hal regulasi, penegakan hukum, maupun pengawasan terhadap teknologi yang digunakan oleh para pelaku.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pembentukan Desk Khusus oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Desk Khusus ini bertugas untuk menangani segala persoalan terkait judi online, baik dalam hal penindakan hukum terhadap pelaku, maupun upaya pencegahan melalui pendidikan dan kampanye publik.
Menurut Meutya desk ini akan menjadi pusat koordinasi bagi berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mendalami permasalahan judi online secara menyeluruh. Melalui desk ini, pemerintah berharap bisa mempercepat penanganan kasus judi online, sekaligus memberikan solusi yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran judi online di kalangan masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan judi online harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sektor pendidikan, masyarakat sipil, serta teknologi informasi yang lebih canggih. Upaya ini diharapkan bisa membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih bersih dan bebas dari pengaruh negatif judi online.
