Presiden Prabowo Pimpin Rapat Karhutla dari Hambalang, Tegaskan Kesiapsiagaan dan Penegakan Hukum
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas akhir pekan lalu bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih guna membahas perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat akibat musim kemarau dan cuaca panas ekstrem. Rapat dilakukan secara virtual dari kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Dalam rapat tersebut, Presiden memantau langsung langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pernyataan tertulis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengurangi risiko karhutla.
“Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya, serta seluruh tim penanggulangan karhutla atas dedikasi mereka dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Tanah Air,” ujar Seskab Teddy.
Menurut laporan yang disampaikan dalam rapat, upaya mitigasi yang dijalankan sejak dua tahun terakhir menunjukkan hasil positif. Seskab Teddy mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data menunjukkan penurunan signifikan dalam luas wilayah terdampak kebakaran. Di tahun 2024, tercatat sekitar 376.805 hektare hutan dan lahan terbakar, turun 33,3 persen dibandingkan tahun 2023. Dan hingga Agustus 2025, hanya 8.955 hektare yang tercatat terbakar,” paparnya.
Penurunan ini disebut sebagai hasil dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan memadamkan api sejak dini.
Meski data menunjukkan tren positif, Presiden Prabowo tetap menegaskan pentingnya menjaga kewaspadaan. Ia meminta semua pihak, baik aparat penegak hukum, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah, untuk tidak lengah menghadapi potensi ancaman lanjutan selama musim kemarau yang masih berlangsung.
“Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus konsisten. Tidak boleh ada toleransi bagi siapa pun yang dengan sengaja merusak lingkungan,” tegas Seskab mengutip arahan Presiden.
Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam edukasi dan pengawasan di lapangan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mengantisipasi karhutla yang kerap berulang setiap tahun.
Presiden juga merujuk pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi bahwa musim kemarau masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025. Kondisi ini dinilai cukup berisiko bagi wilayah-wilayah dengan tutupan hutan luas dan cadangan gambut tinggi.
Rapat ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman krisis iklim dan dampak cuaca ekstrem. Melalui koordinasi yang intensif dan terstruktur, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan hanya soal api. Ini soal keberlangsungan kehidupan. Kita tidak boleh abai, karena setiap hektare hutan yang hilang adalah kehilangan ekosistem, udara bersih, dan masa depan,” ungkap Seskab Teddy.
