Presiden Sebut Ada Tiga Alternatif Daerah Untuk Dijadikan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga alternatif daerah yang memiliki lahan luas untuk dijadikan Ibu Kota Negara. Ketiga daerah itu yakni daerah yang memiliki luas 80.000 hektare, 120.000 hektare dan 300.000 hektare.
Saat ini ketiga daerah itu sedang dikaji oleh Pemerintah agar nanti daerah yang diputuskan sangat cocok untuk sebuah Ibu Kota.
“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Sementara yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.
Tetapi Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN.
“Akan kita cari sebuah schemekhusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibukota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Presiden, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden.
Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.
Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatera, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.
“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.
Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.
