Sistem Distribusi Vaksin Dikelola Secara Terintegrasi
Pemerintah akan mengelola sistem distribusi vaksin Covid-19 secara terintegrasi bersama. Sistem distribusinya akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dimana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) termasuk didalamnya.
“Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi,” jelas Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama ini.
Pemerintah dalam hal ini, KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, PT Bio Farma dan pihak terkait lainnya, sedang berkomunikasi secara intensif, untuk memastikan proses pendistribusian yang profesional, tepat sasaran dan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Masyarakat diminta bersabar menunggu informasi lebih lanjut terkait rencana distribusi vaksin Covid-19. “Untuk informasi lain yang lebih teknis, seperti porsi dan wilayah pembagian akan disampaikan kemudian setelah tahap-tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan,” kata Wiku.
Wiku menambahkan, vaksin Covid-19 ini tujuannya salah satu upaya penanganan pandemi dengan menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity . Ia juga menginformasikan, agar tercapai tujuan yang dimaksud, dibutuhkan sekitar 70% populasi yang harus divaksin agar terbentuk kekebalan komunitas dan sangat tergantung efektifitas vaksin tersebut.
“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi penularan Covid-19 akan berlangsung secara bertahap,” lanjutnya. Oleh karena itu, sebelum kekebalan komunitas terbentuk melalui vaksin, masyarakat harus tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. “Ingat, kedisplinan terhadap protokol kesehatan tetap merupakan kunci utama penangangan Covid-19 yang efektif,” imbuhnya. (Sumber Komite Penanganan Covid-19 dan PEN)
