Soal Venue Piala Dunia U-20, Pemerintah Minta PSSI Undang FIFA

Mengenai kepastian terkait penunjukkan lima venue yang bakal menggelar Piala Dunia U-20 2021. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta kepada PSSI untuk secepatnya mengundang FIFA.

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan keputusan FIFA dalam menentukan lima venue Piala Dunia U-20 2021 itu berkaitan dengan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sejatinya, dia melanjutkan, PUPR tidak bisa bergerak jika belum ada keputusan dari FIFA.

“Hubungan kami dengan PUPR itu sangat dekat karena dua tahun sebelum Asian Games itu kan kami banyak berinteraksi. Bagaimana tata kerja PUPR, kami sangat paham sekali. Dalam konteks ini PUPR akan bekerja sesuai dengan yang disebut di dalam Inpres [Instruksi Presiden]. Kalau tidak, bisa jadi temuan BPK [Badan Pengawas Keuangan],” ucap Gatot.

“Makanya, saya sendiri sudah komunikasi dengan PSSI sejak dua hari lalu, mohon secepatnya lah. Pak Menpora Zainudin Amali juga bilang tolong secepatnya FIFA untuk diundang ke sini. Semula akhir Maret, tapi itu akan dipercepat. PUPR maunya lebih dipercepat lagi, paling tidak akhir minggu pertama Maret mereka [FIFA] sudah datang,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenpora juga meminta kepada PSSI untuk segera menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 segera dikirim. Dalam RAB itu juga terkait anggaran untuk persiapan Timnas Indonesia dan penyelenggaraan.

Kemenpora memahami jika PSSI sangat sibuk mengurusi berbagai urusan. Namun, percepatan penyerahan RAB ini juga berkaitan dengan Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan.

“Kami minta RAB itu terpisah, mana yang untuk 2020 mana yang 2021. Di masing-masingnya juga disebut mana yang untuk Timnas, mana yang untuk penyelenggaraan. Kami minta pekan ini. Sebenarnya mereka sudah siap,” jelasnya.

Sebelumnya, PSSI meminta anggaran sebesar Rp103-Rp170 miliar khusus buat persiapan Timnas Indonesia U-19 di Piala Dunia U-20 2021. Kemenpora belum bisa menjamin lolosnya permintaan anggaran yang diminta PSSI tersebut.

“Ya jadi begini, nanti kita akan bahas bersama empat pihak yaitu Kemenpora, Dirjen Anggaran, PSSI dan BKP. Jadi ibaratnya ini ada dokumen benar tidak digunakannya.” jelas Gatot

“Jadi di verifikasi dulu, benar atau tidak. Kalau ditanya make sense atau tidak saya belum bisa berandai-andai. Tapi saran kami katakan itu juga dengan penyelenggaraan. Itu kan bisa untuk promosi, keamanan, media center, gaji atau honor, akomodasi dan sebagainya,” ujar Gatot menambahkan.