Stabilitas Ekonomi Terjaga, Indonesia Tumbuh 5,12% di Semester Awal 2025
Pemerintah terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk menjaga serta memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan dan mendorong reformasi struktural, khususnya di sektor investasi dan konsumsi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers seusai sidang, menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Salah satu sorotan adalah capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada angka 5,12 persen, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi di tengah situasi global dan menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan G20 dan ASEAN.
“Bapak Presiden memberi arahan terkait perkembangan perekonomian. Dengan pertumbuhan sebesar 5,12 persen, kita termasuk yang tertinggi di G20 maupun ASEAN,” ujar Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa indikator ekonomi lainnya seperti ketenagakerjaan menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terakhir, sekitar 97,73 persen penduduk usia kerja telah terserap ke dalam dunia kerja. Dalam periode satu tahun terakhir, lapangan kerja telah menyerap tambahan 3,59 juta orang.
Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja melalui program-program pembangunan dan stimulus sektor riil telah memberikan hasil nyata.
Menyadari pentingnya peningkatan daya saing Indonesia di kancah global, Presiden Prabowo menekankan perlunya percepatan reformasi perizinan berusaha. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur sistem perizinan berbasis pendekatan positif list.
Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang akan menjadi platform utama perizinan terintegrasi nasional.
“Sistem OSS perlu didorong agar berjalan optimal. Seluruh kelembagaan perlu menyosialisasikan perubahan sistem perizinan ini,” ujar Menko Airlangga.
Memasuki paruh kedua tahun 2025, pemerintah mengalihkan fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan oleh karena itu pemerintah meluncurkan berbagai program untuk memperkuat sektor ini.
Salah satunya adalah dengan mendorong pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai skema pembiayaan inklusif seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
Khusus untuk KUR perumahan, pemerintah memberikan fleksibilitas kredit dengan skema revolving. Skema ini memungkinkan kontraktor—terutama dari kalangan UMKM—untuk mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp20 miliar dari dana awal sebesar Rp5 miliar yang dapat diputar hingga empat kali.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan stimulus bagi sektor konstruksi sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah.
“KUR perumahan ini dirancang agar bisa mendorong sektor konstruksi, dan pelakunya adalah UMKM kontraktor,” terang Airlangga.
Pemerintah juga memastikan bahwa insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen atas pembelian rumah hingga Rp2 miliar tetap berlaku hingga akhir 2025. Kebijakan ini diyakini akan mendongkrak permintaan di sektor properti, yang berperan penting dalam menciptakan efek berantai terhadap sektor lainnya seperti industri bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Selain itu, menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah sedang menyiapkan berbagai program strategis untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, stabilitas harga pangan, dan kenyamanan masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 pada 15 Agustus mendatang. Namun, Presiden juga memberikan penekanan bahwa program-program non-anggaran—khususnya yang berorientasi pada peningkatan investasi—tetap harus diprioritaskan oleh seluruh kementerian dan lembaga.
“Program non-anggaran tetap jadi prioritas karena investasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas Airlangga.
Pemerintah berharap, dengan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan reformasi struktural, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
