Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru, Presiden Berharap Infrastruktur Dibangun Pertengahan 2020
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru, dimulai pertengahan tahun 2020. Harapan ini, disampaikan Presiden saat meninjau kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Kawasan tersebut menjadi bagian dari Ibu Kota.
Turut mendampingi Presiden di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan,” kata Presiden, saat di tanya awak media usai melakukan peninjauan.
Presiden menjelaskan untuk Ibu Kota Negara baru setidaknya membutuhkan lahan seluas 256 ribu hektar. Luas lahan tersebut, akan digunakan untuk membangun kawasan inti seluas 56 ribu hektar. Dan sisanya seluas 5.600 hektar akan dibangun pusat pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.
“Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner, yang menentukan mereka ya,” ujarnya.
Terkait pembangunan istana, awalnya akan dilakukan pembuatan desain gagasan dan gambar yang ditargetkan akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan.
Presiden menyebut, pembangunan di Ibu Kota Negara baru ini, akan diserahkan ke Badan Otorita. Badan tersebut nantinya bertanggung jawab dalam proses pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Diharapkan pembentukan Badan Otorita akan selesai pada awal tahun depan. “Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insya Allah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua,” ujar Presiden.
Presiden mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang dianggap layak untuk memimpin badan otorita ini. Namun ia mengaku belum membuat keputusan. “Calonnya banyak, tapi belum diputuskan,” kata dia.
Sementra itu, dari sisi regulasi, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan,” ucapnya.
