ERP Yakini Turunkan 40% Penggunaan Mobil Pribadi dan Polusi di Jakarta
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan electronic road pricing (ERP) / Jalan berbayar di jakarta, menuju Jakarta akan resmi dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek tahun 2020. Sistem ERP ini akan menggantikan kebijakan ganjil-genap dengan mengurangi 40 persen volume penggunaan kendaraan pribadi.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono Mengatakan, ERP akan di terapkan di jalan nasional di perbatasan jakarta dengan tingkat kepadatan tinggi yakni sekitar Margonda, Depok, Kalimalang, dan Bekasi. Saat ini BPTJ sedang menyusun peta jalan dengan lengkap dan mengkaji aturan hukum yang berlaku karena ERP memasukan ke dalam kategori penerimaan bukan Pajak Atau PNBP.
Bambang Meyebut, regulasi ERP yang tengah dikaji dengan sejumlah pihak diantaranya mengenai tarif dan penerapan untuk kendaraan roda dua serta insentif bagi angkutan umum, Bambang Optimis rencana berbayar ini akan menurunkan 40% penggunaan mobil pribadi dan polusi dikawasan Jakarta.
“kami akan memilih ruas-ruas yang memang kepadatannya sangat tinggi bahasa transportasi nya visi rasio sudah cukup tinggi sudah mendekati satu yang sakarang sudah ada yang sudah masuk ke kota Jakarta dari wilayah timur ada kalimalang, dari wilayah selatan ada Margonda dari Barat ada Tangerang” Kata Bambang
Bambang menjelaskan saat ini BPTJ tengah mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merestui sistem tersebut, terutama penerapan di daerah ‘Ring 1’ meliputi kawasan MH Thamrin-Sudirman.
Ia melihat kawasan itu harus diutamakan untuk penerapan ERP karena moda transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) akan segera beroperasi. Diketahui tidak hanya MRT, BRT (bus rapid transit) atau biasa dikenal dengan Transjakarta juga sudah lebih dulu mengakomodir perjalanan masyarakat Ibukota di kawasan tersebut.
“Jadi tidak ada lagi alasan mana angkutan massalnya. Nah ini sudah ada angkutan masal, supaya berpindah semua. Jadi BPTJ mendorong untuk segera karena kewenangan ada di Pemprov DKI,” kata Bambang.
Bambang menambahkan bahwa memang seharusnya ERP segera diterapkan juga karena sistem ganjil genap dinilai tidak lagi cocok mengawal kemacetan Ibukota. Kemacetan terpantau terus meningkat meski ganjil genap berlaku saat ini.
