Tragedi KM Barcelona 5, Komisi V DPR Desak Evaluasi Total Sistem Keselamatan Laut
Insiden tragis kembali mengguncang sektor transportasi laut, yang terbaru yakni terbakarny. Kapal Motor (KM) Barcelona 5 di sekitar Pulau Taliase, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu (20/7/2025).
Peristiwa ini memaksa para penumpang menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut. Momen mencekam ini kembali menjadi peringatan keras akan pentingnya keselamatan transportasi laut di negara kepulauan seperti Indonesia.
Menyikapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menyatakan keprihatinan yang mendalam, seraya menyoroti perlunya pembenahan serius dalam sistem keselamatan pelayaran nasional.
Saadiah menekankan bahwa tragedi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai angka biasa dalam laporan tahunan. Ia mengingatkan bahwa setiap korban adalah manusia yang memiliki keluarga, mimpi, dan masa depan.
“Ketika penumpang harus memilih melompat ke laut daripada bertahan di kapal, itu adalah tanda ada sesuatu yang sangat salah dalam sistem pelayaran kita,” ujar Saadiah seperti yang dikutip Parlementaria.
Sebagai legislator dari wilayah kepulauan Maluku, ia mengaku turut merasakan kesedihan mendalam yang dialami para korban serta keluarganya.
Saadiah yang merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan di DPR, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi total sistem pelayaran nasional. Ia menyebut pentingnya meninjau ulang berbagai aspek mulai dari kelayakan teknis kapal, proses perizinan pelayaran, hingga sistem tanggap darurat dan pelatihan awak kapal.
“Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelayakan armada laut harus dilakukan. Bukan hanya administratif, tetapi menyentuh pada kesiapan nyata di lapangan,” tambahnya.
Saadiah menyoroti bahwa selama ini masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil harus mempertaruhkan keselamatan mereka hanya untuk bepergian atau berdagang lewat jalur laut. Dalam kondisi seperti itu, negara tidak boleh berdiam diri.
“Kita tidak bisa terus membiarkan rakyat di daerah terluar menjadikan nyawa mereka sebagai taruhan untuk akses transportasi,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara konkret dalam menjamin keselamatan warganya, terlebih di sektor transportasi laut yang merupakan tulang punggung mobilitas antarwilayah.
Selain menyoroti aspek tata kelola keselamatan, Saadiah juga mendesak Badan SAR Nasional dan instansi terkait untuk segera mengoptimalkan proses pencarian, evakuasi, dan penanganan korban. Ia meminta agar seluruh penumpang bisa ditemukan dengan selamat, serta bantuan medis dan psikologis segera diberikan.
“Langkah-langkah penyelamatan tidak boleh ditunda. Setiap menit sangat berharga dalam situasi darurat seperti ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PKS itu berharap agar insiden kebakaran kapal ini menjadi momentum perubahan nyata dalam sistem transportasi laut nasional, bukan sekadar berita sesaat yang kemudian dilupakan.
“Kita harus jadikan ini sebagai titik balik. Jangan sampai kejadian ini berlalu begitu saja tanpa pembenahan yang konkret,” kata Saadiah.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu keselamatan pelayaran di parlemen, agar sistem pengawasan dan penegakan hukum benar-benar berjalan.
Menutup pernyataannya, Saadiah menyerukan perlunya sinergi semua pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, otoritas pelayaran, hingga masyarakat, untuk mewujudkan laut Indonesia sebagai jalur transportasi yang aman dan bermartabat.
“Laut seharusnya menjadi penghubung kehidupan, bukan tempat bertaruh nyawa. Mari bersama kita wujudkan transportasi laut yang benar-benar aman dan manusiawi,” pungkasnya.
