BPOM dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Sinergi Pengawasan dan Dorong Pemberdayaan UMKM
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati langkah strategis untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus mempercepat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ibu kota. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan antara Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (28/7/2025).
Taruna Ikrar menegaskan posisi Jakarta yang sangat krusial dalam pengawasan komoditas kesehatan dan pangan nasional. Menurutnya, hampir 50 persen persoalan pengawasan obat dan makanan terpusat di wilayah ibu kota. “Jakarta adalah jantung Indonesia. Maka pengawasan di sini harus menjadi prioritas dan contoh bagi daerah lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tugas BPOM bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari produk ibu hamil hingga obat untuk lansia. Oleh karena itu, BPOM berkewajiban memastikan mutu, keamanan, dan kelayakan produk mulai dari obat, suplemen kesehatan, pangan, hingga kosmetik.
Taruna juga menyoroti pentingnya mendongkrak legalitas usaha mikro melalui percepatan penerbitan izin edar. Dari sekitar 60 ribu UMKM yang terdaftar di Jakarta, hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat edar dari BPOM. “Kami mendorong agar izin PIRT dapat ditingkatkan menjadi izin edar BPOM, agar produk UMKM bisa masuk pasar modern dan menembus pasar nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya penanganan serius terhadap peredaran obat ilegal dan suplemen berbahan kimia berbahaya (BKO), yang masih kerap ditemukan di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Pramuka dan kawasan Grogol. Dalam hal ini, BPOM meminta bantuan konkret dari Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk operasi penertiban bersama.
Fasilitas pengawasan juga menjadi perhatian BPOM. Taruna menyampaikan bahwa Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta yang terletak di Cilangkap masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar nasional. Selain itu, ia mendorong penggunaan mobil laboratorium keliling secara lebih aktif untuk menjangkau wilayah padat penduduk.
Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan dukungan penuh. “Kami akan kerahkan Satpol PP untuk mendukung operasi lapangan bersama BPOM. Kami juga siap bantu mobil laboratorium dan percepatan peningkatan fasilitas kantor BBPOM,” katanya.
Pramono, yang juga memiliki latar belakang sebagai penyusun Peraturan Presiden terkait BPOM, menyadari bahwa tantangan lembaga ini cukup kompleks. Ia berharap sinergi ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan bentuk nyata dari komitmen menghadirkan perlindungan konsumen.
Dalam dialog tersebut, perwakilan Pemprov DKI juga menyampaikan harapan agar BPOM mempermudah proses perizinan untuk produk-produk tertentu seperti aromaterapi, mengingat potensinya yang besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Isu strategis lainnya yang turut dibahas adalah dominasi bahan baku impor dalam industri farmasi nasional. Kepala BPOM mengungkap bahwa 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada luar negeri. Hal ini menjadi beban tersendiri dalam struktur harga obat di pasaran.
Pramono menambahkan bahwa meskipun Indonesia pernah menjajaki kerja sama strategis dengan India untuk menekan harga obat, hasilnya belum optimal. Namun ia optimistis bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuatan diplomatik global, upaya swasembada farmasi nasional bisa ditingkatkan secara signifikan.
Pertemuan ini menjadi awal dari penguatan sinergi antara BPOM dan Pemprov DKI Jakarta dalam tiga sektor utama: pengawasan komoditas vital masyarakat, perlindungan konsumen dari produk ilegal, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Langkah-langkah konkret seperti dukungan fasilitas, koordinasi lintas sektor, dan penyederhanaan perizinan diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai model pengawasan pangan dan obat yang kuat sekaligus inklusif bagi pertumbuhan UMKM.
