Strategi Pemerintah Jaga Defisit APBN di Tengah Ancaman Kenaikan Energi

El John News, Jakarta-Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal di tengah tekanan global, terutama akibat fluktuasi harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya disiplin fiskal sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga”

Sebagai langkah konkret, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan program prioritas nasional.

Selain menjaga APBN, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan produksi batu bara guna memperkuat pasokan energi domestik.

“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.

Tidak hanya itu, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, terutama di tengah tren kenaikan harga komoditas global.

Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan transisi energi melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Program ini dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Upaya efisiensi juga menyasar sektor konsumsi energi masyarakat. Pemerintah tengah mengkaji penerapan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diyakini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Secara keseluruhan, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah mencerminkan pendekatan yang adaptif dan terukur dalam menghadapi dinamika global. Dengan strategi yang komprehensif, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.