Purbaya Pastikan BGN Tak Beli Motor Listrik Lagi
Menkeu Purbaya Yudi Sadewa pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, (Foto: Humas Kemenkeu)
El John News, Jakarta-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian sepeda motor listrik pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap pengadaan kendaraan listrik yang sempat viral di media sosial.
Purbaya menjelaskan, pengadaan sebanyak 21.000 unit motor listrik berlogo BGN dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pada tahun berjalan tidak ada lagi rencana pengadaan serupa.
“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, keputusan penghentian anggaran dilakukan setelah pihaknya mengetahui adanya alokasi tersebut. Ia menyebut langkah pemotongan anggaran langsung dilakukan sebagai bentuk pengendalian belanja negara.
“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi,” katanya.
Purbaya menambahkan, saat informasi tersebut diterimanya, ia segera mengambil tindakan dengan memangkas anggaran yang dinilai tidak lagi diperlukan.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegasnya.
Dengan demikian, pada tahun 2026 ini BGN dipastikan tidak memiliki anggaran tambahan untuk pembelian motor listrik. Ia juga menyebut bahwa pengadaan sebelumnya kemungkinan besar sudah terealisasi pembayarannya.
“Ya kan anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, isu pengadaan motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan luas di masyarakat. Hal ini dipicu oleh beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN.
Dalam video yang viral tersebut, disebutkan adanya puluhan ribu unit motor listrik yang diperuntukkan bagi wilayah Jawa Barat, sehingga memunculkan berbagai spekulasi terkait jumlah dan penggunaannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayanamengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut memang digunakan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Klarifikasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik terkait pengadaan serta fungsi kendaraan dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional
