Mentan Ultimatum 300 Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Wajib Naik

El John News, Jakarta-Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan petani kelapa sawit memperoleh harga Tandan Buah Segar (TBS) yang adil. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menginstruksikan pemeriksaan terhadap ratusan perusahaan sawit yang diduga belum menyesuaikan harga TBS meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan nilai tukar dolar AS terus mengalami kenaikan.

Langkah tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Pengembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri hingga jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi sentra sawit.

Dalam rapat itu, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri sepakat melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi,” kata Amran.

Menurutnya, kondisi harga TBS saat ini tidak mencerminkan perkembangan pasar global. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga CPO dunia telah meningkat hingga 47 persen, sementara kurs dolar AS menguat lebih dari 10 persen terhadap rupiah. Namun, harga TBS di sejumlah daerah justru sempat turun hingga sekitar 17 persen.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali,” ujarnya.

Amran menilai tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempertahankan harga TBS di bawah level yang seharusnya. Ia bahkan menyebut harga TBS semestinya meningkat mengikuti tren kenaikan harga komoditas global dan penguatan dolar AS.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melindungi jutaan petani sawit yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka,” tegas Amran.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden meminta agar pemerintah mengambil langkah nyata untuk memastikan petani memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas global.

“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti pergerakan kurs dan harga dunia,” katanya.

Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur membaik. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah wilayah yang harga TBS-nya belum sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Pertanian akan mengirimkan data perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah. Data tersebut akan dilengkapi dengan harga referensi yang ditetapkan gubernur sebagai dasar pemeriksaan.

Dalam rapat itu, perwakilan petani dari berbagai daerah menyampaikan bahwa kenaikan harga di tingkat pabrik kelapa sawit mulai terjadi. Namun, sebagian petani mengaku belum sepenuhnya merasakan dampaknya karena harga yang diterima masih berada di bawah acuan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Amran menegaskan pemerintah ingin menciptakan ekosistem industri sawit yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Kita tumbuh bersama. Pemerintah hanya menjadi wasit agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Selain fokus pada stabilisasi harga, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri sawit melalui pengembangan bioenergi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus pengendali pasar minyak sawit dunia, dengan petani sebagai pihak yang paling merasakan manfaatnya.