Pemerintah Siap Terapkan B50 Mulai Juli, Klaim Hemat Devisa hingga Rp157 Triliun

El John News, Jakarta-Pemerintah bersiap mengimplementasikan biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Program ini menjadi langkah lanjutan dalam penguatan energi berbasis sumber daya domestik melalui peningkatan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba B50 saat ini telah memasuki tahap akhir dengan hasil yang dinilai cukup menggembirakan. Berdasarkan evaluasi sementara, tingkat keberhasilan pengujian telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen.

“Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan. Saya mungkin satu minggu lagi akan melakukan rapat dengan tim uji coba,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Menurut Bahlil, hasil pengujian menunjukkan performa B50 cukup baik dan bahkan memiliki kualitas tertentu yang lebih unggul dibandingkan B40 yang saat ini digunakan.

“Sekarang kan kita uji coba terus. Semuanya 80 sampai 90 persen dari hasil uji coba alhamdulillah baik, bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 dan B50 itu lebih baik di B50,” ujarnya.

Saat ini Indonesia masih menerapkan program B40 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2025, yakni solar yang dicampur 40 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit. Dengan penerapan B50, porsi campuran biodiesel akan meningkat menjadi 50 persen.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga tengah merampungkan berbagai regulasi pendukung agar implementasi B50 dapat berjalan serentak di seluruh sektor mulai pertengahan tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

“Untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50 persen ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp24,68 triliun,” ujar Eniya.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, implementasi B50 juga diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit dalam negeri. Pemerintah memperkirakan nilai tambah crude palm oil atau CPO dapat meningkat hingga Rp24,68 triliun sepanjang 2026.

Sejalan dengan penerapan B50, pemerintah turut menaikkan target penyaluran biodiesel nasional pada tahun depan. Alokasi yang semula ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter meningkat menjadi 17,60 juta kiloliter setelah kebijakan baru diberlakukan pada Juli 2026.

Meski volume distribusi meningkat, pola pemberian insentif tetap tidak berubah. Pemerintah hanya akan memberikan dukungan insentif bagi sektor Public Service Obligation (PSO), sedangkan sektor non-PSO tetap mengikuti mekanisme pasar.

“Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja,” ujar Eniya.

Tak hanya berdampak pada ekonomi, program B50 juga diperkirakan memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja serta mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun 2026.

Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor dapat terus ditekan sekaligus memperkuat pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.