Pengembangan Danau Toba dan Borobudur Terus Digenjot
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi membahas perkembangan Danau Toba dan Borobodur di Laguboti, Toba, Samosir, Rabu, 10 Januari 2018. Rapat dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, serta para bupati yang terkait dengan danau Toba.
Luhut mengatakan pariwisata Indonesia semakin menunjukan peningkatan. Hal itu dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Pertumbuhan wisman di Indonesia hampir 4 (empat) kali lebih besar dibandingkan dari ASEAN. Di Indonesia tumbuh sebesar 25,68% (periode Januari-Agustus 2017), sedangkan ASEAN 7%.
Pertumbuhan ini harus diselaraskan dengan pengembangan di 10 destinasi prioritas. “Dalam pertumbuhan kawasan itu, kami meningkatkan pengembangan beberapa destinasi wisata, yakni pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Kawasan Pariwisata Danau Toba, dan selain itu juga termasuk di dalamnya Badan Otorita Borobudur (BOB),” kata Luhur dalam siaran persnya yang diterima Redaksi EL JOHN News.
Luhut menjelaskan hingga saat ini proses pengembangan masih dilakukan di dua destinasi tersebut. Kemenko Kemaritiman terus berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk Kemenhub, diminta terus memaksimalkan Bandara Silangit, yakni perlu tambahan kapasitas dan perlu pelebaran landas pacu. Kemudian Kementerian PUPR untuk segera memutuskan desain jembatan Tano Pongol.
Sementara untuk Badan Otorita Borobudur (BOB), Menko Luhut berharap segera ada perkembangan mengenai Kelengkapan organisasi BOB hingga Kepala Divisi segera ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana BOB.
BOB perlu segera melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah [Borobudur – Yogyakarta, Solo – Sangiran, dan Semarang – Karimun Jawa], serta Percepatan penetapan status Lahan Otoritatif 50 ha sebagai aset BOB (proses tukar guling kawasan hutan).
Rapat koordinasi akan dilakukan secara berkala terkait progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten serta bentuk kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
