Bahlil Klarifikasi Isu Tambang Raja Ampat: Visual di Media Sosial Tak Mewakili Fakta
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan penyampaian informasi yang akurat dalam menangani isu pertambangan di kawasan sensitif ekologis seperti Raja Ampat.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (10/6/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan klarifikasi atas beredarnya konten visual di media sosial yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Bahlil mengungkapkan keprihatinannya atas munculnya narasi dan gambar yang dinilai menyesatkan, terutama yang menyangkut kondisi lingkungan di Pulau Gag—salah satu lokasi yang menjadi sorotan publik terkait aktivitas pertambangan nikel.
“Bersama tim, saya sudah turun langsung ke lokasi Pulau Gag. Kami lihat kondisi lautnya, kami lihat reklamasi di area tambang. Tidak semua seperti yang digambarkan di media sosial. Ini penting untuk diluruskan,” kata Bahlil dalam pernyataannya.
Menurutnya, sebelum pemerintah mengambil keputusan apa pun, khususnya dalam mencabut atau mempertahankan izin usaha pertambangan (IUP), evaluasi menyeluruh dilakukan, termasuk verifikasi lapangan.
Pemerintah merasa perlu melakukan klarifikasi karena informasi yang beredar tanpa validasi dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru terhadap kebijakan yang diambil. “Mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, mari kita lebih hati-hati dalam menyikapi dan membagikan informasi. Jangan sampai kita terbawa oleh gambar atau narasi yang tidak mewakili kenyataan,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil turut menayangkan dokumentasi visual terkini dari lokasi tambang PT Gag Nikel. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa perairan di sekitar lokasi tambang masih jernih, serta sebagian besar lahan bekas tambang telah mengalami proses reklamasi yang bertahap.
Ia menyatakan bahwa gambar-gambar yang beredar di internet seharusnya tidak dijadikan dasar tunggal dalam menilai suatu kebijakan, apalagi jika tidak diketahui asal usul, tanggal pengambilan, atau konteksnya. “Kalau ada gambar yang menggambarkan seolah-olah laut tercemar parah, tapi kenyataannya berbeda, itu akan membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik, namun perlu menegaskan bahwa pengambilan kebijakan publik harus berdasarkan data dan kondisi faktual, bukan asumsi atau kampanye yang tidak berdasar.
Dalam klarifikasinya, Bahlil juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Pemerintah, kata dia, tidak pernah menutup-nutupi informasi, tetapi justru aktif melakukan klarifikasi apabila terdapat kesimpangsiuran. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap bersikap kritis, namun tetap mengedepankan akurasi dan itikad baik.
“Kita ini membangun Indonesia bukan dengan menyebar ketakutan, tapi dengan menyampaikan kebenaran. Kita semua ingin negara ini maju, tapi jangan sampai salah informasi justru membuat kita salah arah,” tegas Bahlil.
Pemerintah memastikan bahwa setiap aktivitas tambang di Indonesia—terutama yang berada di kawasan sensitif seperti Raja Ampat, akan diawasi ketat dan tidak diberi kelonggaran jika terbukti mencemari lingkungan atau tidak memenuhi syarat administratif.
